Bisnis.com, JAKARTA - Setelah kunjungan Menteri Transportasi Jepang (Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism /MLITT) Keiichi Ishii ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban pada Rabu, (28/12/2016) di Subang, Jawa Barat, pemerintah Indonesia menargetkan penandatanganan perjanjian pinjaman untuk proyek ini dapat terlaksana pada Mei 2017.
Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, Pembangunan Pelabuhan Patimban membutuhkan total dana sekitar Rp43,22 Triliun, dengan pembiayaan sebagian besar berasal dari pinjaman pihak Jepang.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menargetkan penandatanganan perjanjian pinjaman (loan agreement) Proyek Pelabuhan Patimban dengan pihak Jepang dapat dilakukan pada Mei 2017, yang akan dikoordinasikan oleh Bappenas.
Saat ini berbagai proses perizinan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat masih terus diselesaikan tepat waktu agar pada saat pinjaman dari Jepang disepakati maka pembangunan pelabuhan Patimban dapat dimulai.
Untuk itu, Menteri Transportasi Jepang Keiichi Ishii melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat. "Kedatangan Pak Keiichi ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban adalah untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan komprehensif terkait rencana pelaksanaan pekerjaan pembangunan pelabuhan ini," ujarnya.
Berdasarkan pemaparan Dirjen Perhubungan Laut, Menteri Transportasi Jepang sangat setuju dengan lokasi pelabuhan. Seperti diketahui, Pelabuhan Patimban yang merupakan proyek pengganti Pelabuhan Cilamaya berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Namun, Kementerian Perhubungan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan terkait pembangunan, pengoperasian dan pengusahaannya.
Rencananya Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam tiga tahap, dimulai dengan tahapan konstruksi pada Januari 2018, soft opening pada 2019, dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2027.
Kapasitas terminal dirancang mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600.000 CBU per tahun serta dilengkapi pula dengan terminal kapal roro, terminal kapal curah cair dan dermaga kapal negara.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah resmi memasukkan proyek Pelabuhan Patimban dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau Bluebook dengan nilai pinjaman sebesar US$1,7 miliar.
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi lanjutan dengan Jepang mengenai Proyek Pelabuhan Patimban tersebut, baik dari aspek teknis proyek, besaran pembiayaan, skema pembayaran dan lain sebagainya.
Di samping itu, Kementerian Keuangan dan Kemenhub juga akan menyiapkan anggaran guna mendukung proyek Pelabuhan Patimban tersebut, karena sebagian dana pembangunan juga berasal dari APBN dan Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS).
