Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penyerapan APBD 2016 hingga 31 Desember ini bisa mencapai target 93%.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan hingga Jumat (23/12/2016) dari total anggaran di APBD 2016 yang mencapai Rp29,8 triliun realisasinya sudah mencapai Rp26,47 triliun. “Laporan dari Biro Keuangan serapan sudah mencapai 88,53% dari target,” katanya saat dihubungi di Bandung, Minggu (25/12/2016).
Iwa kemudian memerinci untuk belanja tidak langsung yang berjumlah Rp22,8 triliun serapannya sudah mencapai Rp22,78 triliun atau 91,12%. Komponen ini terdiri dari belanja pegawai yang mencapai Rp1,9 triliun, sudah terealiasi Rp1,83 triliun. Sementara itu subsidi senilai Rp15 miliar, sudah terealiasi hampir 100% oleh Pemprov Jabar.
Lalu untuk hibah dari anggaran Rp10,18 triliun sudah terserap hingga Rp93,8 triliun atau mencapai 92,16% dari keselurahan alokasi. Adapun untuk belanja bantuan sosial dari Rp18,28 miliar yang dianggarkan serapannya baru mencapai Rp9,79 miliar atau baru 53,29%. “Untuk bagi hasil kabupaten/kota Rp6,5 triliun sudah terserap Rp6,3 triliun,” tuturnya.
Penyerapan bantuan keuangan ke kabupaten/kota dari anggaran Rp4,02 triliun, tingkat penyerapannya baru Rp3,15 triliun. Sementara itu, posko belanja tidak terduga merupakan belanja tidak langsung yang serapannya sangat rendah dari Rp27 miliar baru terpakai Rp19 juta. “Cuma 1%-nya belanja tidak terduga yang terpakai,” kata Iwa.
Untuk belanja langsung dari anggaran Rp6,68 triliun sudah terserap Rp5,3 triliun. Pos yang menyangkut belanja barang serta jasa sebesar Rp3,039 triliun sudah terealisasi Rp2,73 triliun ata 88,09%. “Untuk belanja modal Rp3,32t triliun sudah Rp2,47 triliun atau sudah di atas 70% dari target serapan,” ujarnya.
Menurutnya, target serapan Pemprov sebesar 93% berkejaran dengan sisa waktu yang terpotong oleh cuti bersama Natal 2016. Namun, seluruh kepala organisasi perangkat daerah sudah diminta untuk menyikapi sejumlah hal penting agar serapan bisa cepat.
“Pertama penyetoran uang persediaan kegiatan pada bendahara pengeluaran paling lambat 31 Desember, kedua penerimaan dari sumber pendapatan daerah jasa giro bendahara disetor ke rekening kas umum daerah 31 Desember 2016,” tegasnya.
Mengingat 31 Desember jatuh pada hari Sabtu, maka penerbitan SP2D sebagai bagian akhir penerbitan proses tagihan dilakukan sampai 30 Desember. Karena itu, untuk mengefektifkan sisa waktu 27-30 Desember, karena Senin 26 Desember cuti bersama, seizin gubernur Sekda memerintahkan seluruh biro dan dinas memanfaatkan waktu libur untuk melengkapi dokumen tagihan.
“Khususnya dokumen belanja modal, sehingga 27 Desember sudah lengkap dan dikirim ke Biro Keuangan untuk diproses pencairannya,” paparnya.
Menurutnya, jika langkah ini diikuti oleh OPD, pos seperti belanja modal dan serapan di Dinas Pendidikan, Kesehatan, Bina Marga dan Biro Pengelolaan Barang Daerah untuk segera menyelesaikan sisa waktu. “Sehingga pada 31 Desember kita bisa mencapai target 93%,” paparnya.
Sekda mencatat sampai 23 Desember lalu masih ada tiga OPD yang penyerapannya sudah hamper 100% yakni Inspektorat Provinsi (99,74%), Bakorluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (99%) dan Dinas Perkebunan (98,33%).
Adapun tiga terbawah, Diskimrum, Dinas Kesehatan dan Perhubungan diminta untuk mempercepat serapan. “Rata-rata OPD sudah di atas 72%, tidak ada yang di bawah itu,” katanya.
Terpisah, Asisten Daerah bidang Administrasi Setda Jabar M.Solihin mengatakan penyakit lama serapan anggaran masih terjadi dimana kontraktor dan rekanan Pemprov baru menagihkan pada Desember. Namun meski begitu, pada akhirnya serapan anggaran terkerek tinggi dibandingkan dengan November. “Bukan karena telat pencairan, ini karena pihak ketiga baru menagih sekarang,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
