Bisnis.com, JAKARTA - Dari 6,4 juta hektar di luar kawasan hutan di Kalimantan Barat, sebanyak 68% lahan belum tersertifikasi.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis Tahun 2016 di Kantor Camat Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, mengungkapkan baru terdapat 2 juta hektar lahan di luar kawasan hutan atau sekitar 32% yang telah disertifikasi.
Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), baik di kantor wilayah maupun di kantor kabupaten untuk segera menuntaskan permasalahan ini.
“Inilah pekerjaan kantor BPN untuk mengidentifikasikan masalah ini,” ujar Presiden, seperti dikutip dari keterangan resmi yang dirilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (21/12/2016).
Sebelum menyampaikan sambutan, Presiden menyerahkan 525 sertifikat tanah kepada beberapa orang perwakilan yang berasal dari Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang.
Presiden menargetkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tahun depan untuk menyelesaikan minimal 5 juta sertifikat, kemudian meningkat menjadi 7 juta sertifikat pada 2018. Dengan demikian, pada 2019 sudah diserahkan kurang lebih 25 juta sertifikat.
Kepala Negara menilai bila sebidang tanah telah memiliki sertifikat maka hak hukumnya menjadi jelas sehingga pemiliknya harus dapat mengetahui dengan tepat luas tanah tersebut dan lokasinya berada dimana.
Selain itu, Presiden mengungkapkan setelah diterima pemiliknya, sertifikat ini dapat digunakan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, seperti kredit usaha rakyat. Namun, Presiden mengingatkan agar digunakan untuk hal yang produktif dan sebelum dijaminkan dilakukan perhitungan dengan benar.
“Jangan sampai sertifikat sudah dimasukkan di bank, tapi tidak bisa menyicilnya. Jangan sampai pinjam di bank untuk beli mobil, motor. Tidak boleh, harus untuk hal-hal produktif,” kata Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Ada pula Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
