Bisnis.com, PEKANBARU - PT Hutama Karya (Persero) mempercepat pembangunan Tol Trans Sumatra Medan-Binjai dan Palembang -Indralaya karena pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada 2017.
Manager Komunikasi Corporate PT Hutama Karya Alfa Aga mengatakan, pembangunan ruas Medan-Binjai sudah mencapai 39,06% dari total panjang 16,7 km. Sedangkan, ruas Palembang-Indralaya sudah mencapai 38,3% dari total panjang 21,96 km.
“Hutama Karya teru menggesa pembangunan tol ini karena ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan tahun depan. Sejauh ini, belum ada kendala yang begitu menghambat,” katanya saat berada di Pekanbaru, Selasa (20/12/2016).
Hanya saja, Hutama Karya harus menggunakan teknik khusus untuk membangun di ruas Palembang-Indralaya karena karakteristik tanah merupakan tanah berawa. Hutama Karya menggunakan teknik prefertical drain untuk menyedot air dan mengeraskan tanah.
Hutama Karya mencatat biaya konstruksi ruas Medan-Binjai mencapai Rp1,27 triliun dan biaya investasi Rp2,29 triliun. Untuk ruas Palembang-Indralaya biaya konstruksi yang dibutuhkan mencapai Rp2,3 triliun dan biaya investasi Rp1,4 triliun.
PT Hutama Karya akan menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menalangi biaya pembangunan Tol Trans Sumatra itu. Selain itu, dana suntikan APBN dan obligasi juga diharapkan mampu menopang kekurangan dana.
Pekanbaru-Dumai 2%
Pembangunan ruas Pekanbaru-Dumai masih 2% dari total panjang 135 km. Tol terpanjang di Sumatra itu masih terkendala pembebasan lahan yang masih 28%. Namun, ruas tersebut ditargetkan beroperasi pada tahun 2019.
Alfa mengatakan, pihaknya terus melanjutkan pembangunan ruas Pekanbaru-Dumai meski Presiden Joko Widodo belum melaksanakan groundbreaking. “Sepertinya, Presiden langsung meresmikan saja,” tambah Alfa.
Sebelumnya, pembayaran dana ganti rugi Tol Trans Sumatra, Pekanbaru-Dumai ditargetkan selesai akhir November 2016. Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masperi mengatakan, dana ganti rugi tersebut mencapai Rp3,5 triliun.
"Dana akan direalisasikan mengguanakan APBN 2016 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," katanya.
Sementara itu, enam orang pemilik lahan dengan 7 bidang tanah di Pekanbaru tidak menyetujui ketetapan harga. Kementerian PUPR telah mengumumkan harga tanah sesi I sesuai dengan luasan dan Nilai Jual Objek Pajak pada 12 Oktober lalu. Namun, hal ini tidak menjadi kendala.
Pemerintah akan membayarkan dana sesuai NJOP dengan menitipkan ke Pengadilan Negeri ke Pekanbaru, sebelum hakim mengeluarkan putusan. Jika gugatan tersebut memenangkan pihak pemilik lahan, maka pemerintah akan membayar sesuai dengan keputusan pengadilan.
Pemerintah Provinsi Riau telah menyepakati hal tersebut dengan Kantor Staf Presiden, Kementerian PUPR, BPN dan pihak-pihak lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
