Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bentuk kerjasama antara pemerintah-swasta atau Public Private Partnership bisa saja diterapkan pada pembangunan kereta listrik semicepat Jakarta-Surabaya.
"Kami sudah mendiskusikan dengan Bappenas tentang alternatif ini [PPP]. Bisa saja kita mengundang sektor swasta untuk bersama-sama membiayai proyek ini, dan kami akan membicarakan hal ini kembali sebelum saya berangkat ke Jepang minggu depan," kata Menko Luhu dalam acara Jakarta Foreign Correspondent Club di Jakarta, Kamis (15/12).
Menurutnya hal ini menjadi alternatif pembiayaan proyek tersebut karena mulai tahun depan pemerintah akan menggunakan sebagian besar anggaran untuk pembangunan di daerah-daerah terpencil dan di luar pulau Jawa.
Jika pendanaan proyek ini dibebankan kepada pemerintah, kata Luhut, proyek ini akan menambah utang pemerintah atau menjadi beban APBN. Kebijakan pemerintah saat ini, tidak ingin menggunakan terlalu banyak dana pemerintah hanya untuk pembangunan yang terpusat di Jawa.
“Kami akan menggunakannya untuk pembangunan di luar Jawa dalam rangka pemerataan pembangunan," tutur Menko Luhut.
Meskipun demikian, Menko Luhut mengatakan tidak mungkin menyerahkan sepenuhnya proyek tersebut kepada sektor swasta. Hal ini dikarenakan rel kereta tersebut tercatat milik pemerintah.
“Kami tidak mau melanggar aturan. Jadi bukan business to business," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke Jepang, Menko Luhut, akan membahas kerja sama antara Badan Kerjasama Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Departemen Perhubungan dalam rangka pembuatan studi kelayakan.
"Pemerintah Jepang, lewat JICA akan memberikan grant untuk membiayai studi tersebut," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pemerintah tidak ingin proyek ini membebani APBN dan menambah utang negara. Oleh sebab itu, Pemerintah mendalami skema proyek kemitraan pemerintah swasta (public private partnership/PPP) untuk kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan skema PPP harus dilakukan karena trek kereta itu milik negara. Dia berharap PT Kereta Api Indonesia (KAI) dapat menjadi operator kereta semi cepat ini. Minimal, tegasnya, KAI dapat menjadi salah satu pengelola.
Sayangnya, pemerintah hingga saat ini belum mendapat kepastian dari investor yang disasar, yakni Jepang. Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sangat berharap Jepang ikut menggarap proyek tersebut.
Indonesia akan mengajukan proposal revitalisasi proyek kereta api Jakarta-Surabaya kepada pemerintah Jepang pada 21 Desember 2016, dengan nilai investasi US$2 miliar setara Rp26,6 triliun.
