Bisnis.com, JAKARTA -- Peraturan Presiden (Perpres) soal penguatan platform sawit Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) ditargetkan segera terbit lada Januari mendatang. Perpres itu telah melalui serangkaian studi dan diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Sekretariat Komisi ISPO Aziz Hidayat mengungkapkan ketentuan ISPO yang baru alan jauh lebih rapi dari ketentuan ISPO sebelumnya. Perbaikan melingkupi empat hal yaitu pada aspek kelembagaan, sistem sertifikasi, kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab, dan penyesuaian dengan regulasi-regulasi baru.
"Ada beberapa perubahan regulasi misalnya aturan-aturan di sektor kehutanan yang terkait kelapa sawit. Perpres ISPO akan mengikuti perbaharuan itu," jelas Aziz di Jakarta, Rabu (14/12).
Aspek penting lainnya yang juga tercantum dalam Perpres baru penguatan ISPO yaitu penerimaan pasar internasional terhadap standar sertifikasi ISPO. Dia mencontohkan pasar Uni Eropa yang selama ini kerap diskriminatif terhadap produk CPO Indonesia.
Aziz mencontohkan kasus Perancis di mana pemerintah Negeri Eiffel mengajukan pengenaan pajak progresif atau super tax pada produk CPO Indonesia yang mereka impor. Di Eropa, CPO digunakan mulai dari industri makanan hingga industri kosmetik.
Sementara itu, Chief Board of Representative Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Diah Suradiredja mengungkapkan ada beberapa aturan yang tercantum dalam Perpres penguatan ISPO yang baru. Pertama, pendampingan petani swadaya dalam mempersiapkan diri memperoleh sertifikat ISPO.
Diah yang merupakan Wakil Ketua Tim Kerja Penguatan ISPO menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mengharumkan nama CPO Indonesia di mata dunia. Selama ini, standar ISPO kerap tidak mendapat tempat di pasar global.
“Keberterimaan pasar itu snagat penting. Pasar kita sangat besar tetapi digempur banyak isu. Harus ada pendekatan keberlanjutan. Mengapa ISPO tidak bis aberjalan cepat, itu banyak persoalannya di lapangan,” jelas Diah.
Adapun, pasar global selama ini memiliki standar berbeda-beda untuk menyerap CPO berkelanjutan. Yang paling besar misalnya RSPO (Rountable of Sustainable Palm Oil System) yang menjadi acuan di beberapa negara tujuan ekspor Indonesia.
Terakhir, Perpres penguatan ISPO juga menuntut keterlibatan pemantau independen untuk menjaga laju industri kelapa sawit. “Bisa lembaga maupun individu. Akses informasi menjadi penting sehingga perlu ada monitoring dan pelaporan yang benar,” jelas Diah.
