Bisnis.com, NUSA DUA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan kepada negara-negara di ASEAN untuk tidak lagi menciptakan persaingan upah murah bagi buruh di kawasan.
Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai persaingan yang sehat serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di regional.
Wapres mengusulkan adanya konsultasi di tingkat regional yang bertujuan menciptakan upah minimum kawasan yang lebih baik sehingga tidak terjadi persaingan antarnegara dalam menaikkan atau menurunkan upah.
"Di negara seperti Asia, kami mengusulkan agar jangan terjadi persaingan untuk menjadikan kembali ke zaman buruh murah, itu sudah lewat. Kita harus masuk ke buruh yang produktif dan layak," katanya saat membuka The 16th Session of Asia and The Pacific Regional Meeting (APRM), di Bali, Selasa (6/12/2016).
Menurut JK, dengan adanya persaingan penurunan upah, dapat merugikan negara berkembang lainnya yang membutuhkan sokongan investasi.
Adapun, skema pengupahan upah minimum provinsi (UMP) saat ini dinilai sudah cukup adil. Berdasarkan beleid yang diteken tahun lalu, formula kenaikan upah minimhn disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dievaluasi berkala dalam 5 tahun.
Selain memberikan keadilan bagi buruh, skema ini juga memberikan kepastian bagi pengusaha, sehingga diharapkan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terus tercipta.
Selain itu, JK mengatakan indonesia mendukung sepenuhnya gagasan International Labour Organization (ILO) yang berupaya menciptakan decent work atau bekerja yang layak, utamanya si daerah kawasan Asia Pasifik.
Adapun, dia mengharapkan helatan tersebut dapat menghasilkan rumusan mengenai standar layak yang diharapkan, karena setiap negara memiliki perekonomian dan kondisi yang berbeda-beda.
Sebelumnya dalam pertemuan bilateral dengan pemerintah Vietnam di Peru (19/11/2016) Wapres telah mengusulkan kesepakatan terkait persamaan standar upah sektoral industri kepada salah satu negara dalam kawasan Asean, Vietnam.
Selama ini, upah minimum pekerja industri, terutama sektor padat karya di kedua negara selalu dinilai menjadi faktor pertimbangan investor untuk menanamkan modal.
Secara tak langsung, indikator itu diadu dengan level paling rendah untuk memenangkan persaingan. Padahal, perbedaan selisih upah tidak termasuk dalam harga barang konsumen pada tahap akhir di pasar global.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan negara-negara di Asia Pasifik dan Timur Tengah merupakan kawasan penting yang memiliki peran strategis dalam pembangunan upah layak.
Hanif berharap helatan APRM ke-16 yang digelar 6-9 Desember 2016 tersebut dapat menghasilkan keputusan yang konkret untuk bisa diimplementasikan selama lima tahun mendatang.
"Agar pemerintah, buruh dan pengusaha dapat menemukan hal baik yg bisa diterapkan dalam pertemuan kali ini," katanya.
Direktur Jenderal ILO Guy Ryder menyarankan kepada pemerintah untuk tetap memperhatikan standar kerja layak kepada para buruh.
"Saya paham bahwa di sini seruan kerja, kerja dan kerja. Tapi mungkin bisa ditambahkan tujuan dengan pertemuan ini, tidak hanya kerja, kerja kerja tapi juga kerja layak untuk semuanya," jelasnya.
