Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan uang kerahiman setelah rampungnya masalah sengketa lahan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional mengatakan untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah tak ada kendala lahan.
"Seluruh tanah yang dulu oleh pemerintah ke ITDC [Indonesia Tourism Development Cooporation], " jelas Sofyan di Gedung BPPT I, Kamis (1/12/2016).
Dia menyebut pembebasan lahan itu sudah termasuk 135 hektar, yang selama ini tidak dimasukan dan tidak dikeluarkan Hak Penggunaan Lahan (HPL). Alhasil total lahan yang sudah dibebaskan 1.135 hektar. "Sudah kita keluarkan [HPL]. Seluruh tanah yang milik ITDC sepanjang waktu kurang kan. Nah ini sudah dimasukan, sudah utuh, secara legal," paparnya.
Sofyan mengatakan sesuai keputusan rapat, kalau ada pihak lain yang sudah menggarap lahan tersebut pemerintah menjamin uang kerahiman kepada pihak terkait. "Nanti ada mekanismenya, ada dokumen tertentu, ada syaratnya. Jangan palsu palsu, nanti malah dipidana, secara hukum sudah selesai," katanya.
Terkait dengan besaran uang kerahiman Sofyan mengatakan hal itu akan ditentukan oleh pemerintah daerah, Polda, dan ITDC.
Direktur Pengembangan Indonesia Tourism Development Cooporation (ITDC), Edwin Darmasetiawan mengatakan masalah lahan akan ada tim yang diketuai oleh Kapolda.
Tim tersebut menargetkan dalam satu pekan masalah lahan akan rampung. "Pengembangan KEK Mandalika kita sudah ada grand design-nya," imbuh Edwin.
Edwin menjelaskan di KEK Mandalika akan dibangun Hotel Pullman berkapasitas 250 kamar, Hotel Royal Tulip, dan Clubmate pada akhir tahun depan. Saat ini Pullman juga sudah melakukan groundbreaking.
"Akhir 2018 atau awal 2019 sudah mulai beroperasi 1.000 kamar, fasilitas air bersih dan air laut sudah berdiri. Dengan kapasitas 3.000 meter per kubik dan siap mengairi semua properti di sana," ungkapnya.
Adapun total sumber daya manusia untuk jasa perhotelan di KEK Mandalika sekitar 7.500 orang sampai 2019. Edwin menegaskan SDM tersebut akan diambil dari masyarakat setempat. Oleh sebab itu ITDC membangun Politeknik Praya untuk mendidik tenaga kerja yang andal.
Ada pula desa wisata dengan nama hard village, kawasan kerajinan. Desa wisata akan mengembangkan komoditas dari masyarakat. "Community based, agar secara ekonomi terbentuk dengan baik. Kita harus merangkul mereka agar secara ekonomi bisa terbantu," ungkapnya.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menyatakan beberapa program konektivitas dan peningkatan produksi antarpulau juga masih harus diperhatikan dalam pengembangan KEK. Tujuannya agar akses transportasi ataupun akses angkutan barang tidak mengalami banyak hambatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
