Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tahun 2017, Kenaikan UMP 8,25%

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2017 adalah sebesar 8,25 persen dengan mengikuti formula yang diatur dalam PP No.78/2015 tentang Pengupahan.
Karyawan menata uang rupiah di cash center sebuah bank./JIBI-Abdullah Azzam
Karyawan menata uang rupiah di cash center sebuah bank./JIBI-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2017 adalah sebesar 8,25 persen dengan mengikuti formula yang diatur dalam PP No.78/2015 tentang Pengupahan.

"Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan besaran produk domestik bruto (PDB) 2016 terdiri dari inflasi 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen sehingga kenaikan upah minimum 2017 sebesar 8,25 persen," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang dalam temu media di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Haiyani menuturkan, seluruh 34 provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum 2017 begitu juga 70 kabupaten/kota di tiga provinsi telah menetapkan upah minimum kota (UMK).

Sementara itu, empat provinsi masih melakukan pentahapan pencapaian besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu Nusa Tenggara Barat dengan kenaikan UMP 10 persen, Gorontalo 8,27 persen, Maluku 8,45 persen dan Maluku Utara 17,48 persen.

Haiyani mengatakan proses pentahapan pencapaian KHL diserahkan kepada provinsi, sehingga di tiap provinsi akan berbeda waktu yang dibutuhkan untuk mencapai besaran KHL.

Untuk tahun 2017, Haiyani menyebutkan sebanyak 30 dari 34 provinsi telah melakukan penetapan UMP sesuai ketentuan PP Pengupahan atau tingkat kepatuhan sebesar 88,23 persen.

"Tingkat kepatuhan ini meningkat dari tahun lalu sebesar 41 persen," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat ada empat provinsi yang menetapkan UMP 2017 tidak sesuai dengan formula yaitu tiga provinsi menetapkan kenaikan yang lebih tinggi yakni Aceh sebesar 18,01 persen, Kalimantan Selatan 8,29 persen dan Papua sebesar 9,39 persen.

Sedangkan, satu provinsi menetapkan kenaikan UMP 2017 yang lebih rendah dari ketentuan yakni Nusa Tenggara Timur yang menetapkan kenaikan 7,02 persen.

Haiyani menyebut, rata-rata kenaikan UMP 2017 adalah sebesar 8,91 persen.

"Tiga provinsi yang tahun lalu tidak menetapkan UMP dan hanya menetapkan UMK yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, tahun ini sudah menetapkan UMP," tambahnya.

Untuk tahun 2017, besaran UMP tertinggi adalah di DKI Jakarta yaitu Rp3.355.750 sedangkan terendah adalah Yogyakarta sebesar Rp1.337.645.

Sedangkan, kenaikan tertinggi berada di Aceh sebesar 18,01 persen dan terendah di NTT sebesar 7,02 persen.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper