TUV Rheinland & Aptrindo DKI Jajaki Uji KIR Truk

Bisnis.com, JAKARTA--TUV Rheinland-salah satu operator pengujian kendaraan bermotor (PKB) atau KIR asal Jerman menjajaki kerjasama dengan Aptrindo DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan uji KIR swasta terhadap armada trucking.

Busines Mobility TUV Rheinland untuk Asia Pasific, Stevan mengatakan pihaknya sudah menyiapkan lahan di wilayah Marunda Jakarta Utara untuk melaksanakan kegiatan uji KIR untuk truk di DKI Jakarta tersebut.

"Terhadap rencana ini kami juga sudah berkoordinasi dan membicarakannya dengan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya saat pertemuan pengurus dan anggota asosiasi pengusaha truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, di Jakarta Selasa (22-11-2016).

Hadir pada pertemuan tersebut, yang mewakili Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, juga para pengusaha truk barang di Ibukota.

Stevan mengemukakan, TUV Rheinland sudah dipercaya sebagai operator pelaksana pengujian kendaraan bermotor sejak tahun 1900 di Jerman dan negara lainnya seperti Prancis, Spanyol dan Chile dengan dilengkapi 3.000 balai pengujian yang tersebar di beberapa negara.

"Sejak 1978 kami merambah kawasan Asia dengan kualifikasi bisnis tehnis inspeksi,sertifikasi dan identifikasi armada berbagai jenis,"paparnya.

Dia mengatakan, potensi kegiatan uji KIR oleh pihak swasta di DKI Jakarta khususnya maupun di Indonesia pada umumnya cukup menjanjikan mengingat tingkat pertumbuhan armada jenis trucking pengangkut barang tiap tahunnnya yang rata-rata lebih dari 10%.

Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta, Mustadjab Susilo Basuki mengatakan saat ini pemilik truk di DKI masih merasakan lamanya waktu tunggu untuk kegiatan uji KIR truk sehingga menyebabkan ketidakpastian kegiatan tersebut.

"Memang Aptrindo yang usulkan ke Pemprov DKI agar diadakan fasilitas uji KIR swasta sebab fasilitas yang eksisting sekarang tidak memadai dan sebanding dengan banyaknya jumlah armada yang harus dilakukan KIR secara berkesinambungan,"ujarnya.

Mustadjab mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah menargetkan fasilitas uji KIR oleh pihak swasta yang telah terakreditasi dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini juga.

"Kalau ada swasta yang sudah siap menjalankan hal itu kenapa tidak kita dukung,"ujar dia.