Bisnis.com, JAKARTA - Pelayanan publik melalui Badan Layanan Umum (BLU) harus diperbaiki agar mampu bersaing dengan pelayanan yang diberikan sektor swasta.
Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak juga diharapkan bisa meningkat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan rapat koordinasi BLU tahun 2016 mengungkapkan pelayanan di instansi pemerintah itu sering identik dengan kurang cepat atau lambat dan berbelit-belit.
Menurutnya, persoalan tersebut merupakan persepsi tetapi banyak benarnya. Misalnya, tempat pelayanan yang tidak nyaman, petugas yang melayani tidak pernah tersenyum, cemberut, tidak ramah dan kurang bersikap profesional.
Keluhan masyarakat seperti ini, lanjutnya, membuat sentra-sentra pelayanan yang disediakan oleh pemerintah semakin kalah bersaing dengan layanan yang diberikan oleh swasta.
Presiden menilai masyarakat kini juga semakin kritis dalam merespon pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Menurutnya, masyarakat kini semakin tahu hak-haknya dan menuntut sebuah standar pelayanan yang harus baik.
Hanya saja, Presiden menilai harapan rakyat pada kualitas pelayanan publik juga akan semakin meningkat ketika rakyat semakin sadar dalam membayar pajak.
"Untuk itu kita harus benahi semuanya, langkah-langkah perbaikan harus dilakukan. Jika sentra-sentra pelayanan publik tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki, tidak mau berbenah maka saya pastikan sentra-sentra pelayanan itu akan ditinggal oleh rakyat dan akan ditinggal oleh masyarakat," katanya di Istana Negara, Selasa (22/11/2016).
Bahkan, Kepala Negara mengungkapkan, jika sentra pelayanan publik tersebut tidak hanya ketinggalan dibandingkan dengan pelayanan swasta tetaapi juga akan kalah bersaing dengan pelayanan yang diberikan oleh sentra-sentra pelayanan yang nanti bisa saja dimiliki oleh asing.
"Ini hati-hati, hati-hati dan ini harus kita benahi, ini harus kita perbaiki. Kuncinya adalah kemauan, kemauan untuk berubah, kemauan untuk memperbaiki, kemauan untuk membenahi karena keterbukaan dan persaingan bukan hal yang perlu kita takuti. Tetapi, jika digunakan sebagai momentum untuk memperbaiki ini akan menjadikan layanan kita lebih baik ke depan," jelas Presiden.
Oleh karena itu, Presiden mengingatkan, bahwa perubahan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) jangan dilihat semata-mata perubahan dari aspek teknis pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban.
Melainkan, harus dipandang sebagai momentum untuk menerapkan tata kelola manajemen yang efisien, dan lebih produktif.
Pasalnya, dengan format BLU instansi lain, publik akan memiliki ruang yang lebih besar, ruang otonomi yang besar dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.
"Lebih fleksibel tapi ingat bahwa fleksibilitas itu bukan tujuan karena fleksibilitas merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan pelayanan kepada masyarakat pada rakyat. Jangan sampai berlomba lomba menjadi BLU, tapi pelayanan tidak ada perbaikan. Gak ada artinya," katanya.
Jokowi--sapaan akrab Presiden Joko Widodo-- berharap perubahan tersebut juga menjadi titik penting untuk menerapkan standar-standar pelayanan yang berkualitas.
Hanya saja, Presiden mengingatkan walaupun dikelola seperti manajemen korporasi, tetapi BLU tidak kehilangan misi utamanya untuk memberikan pelayanan kepada rakyat, kepada masyarakat, bukan mengutamakan pencarian keuntungan.
"Keseimbangan ini yang harus betul-betul dijalankan, dengan demikian perubahan BLU diharapkan bukan hanya akan membuat layanan pada masyarakat menjadi baik tapi juga tetap menjaga tanggung jawab publik dengan tarif yang terjangkau oleh rakyat, tarif yang terjangkau oleh masyarakat," jelasnya.
