Bisnis.com, LIMA, Peru - Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat meningkatkan jaringan produksi global demi merealisasikan peningkatan transaksi perdagangan hingga US$10 miliar.
Hal itu menjadi salah satu kesepakatan dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Vietnam yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Vietnam Tran Dai Quang di sela-sela Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Lima, Peru, Jumat (18/11/2016) waktu setempat.
"Kedua negara membahas pengembangan global value chain [rantai nilai global] terutama terkait komoditas-komoditas potensial seperti otomotif, kimia, dan digital yang juga dibahas dalam Forum APEC," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, salah satu pejabat yang hadir dalam pertemuan bilateral.
Global value chain merupakan revolusi sistem perdagangan tempat produksi dan distribusi barang dan jasa diselenggarakan bersama oleh beberapa negara dengan menurunkan hambatan perdagangan antarnegara tersebut.
Upaya yang lebih intensif diharapkan mampu mendongkrak nilai transaksi perdagangan antara Indonesia dan Vietnam dari level saat ini sekitar US$5 miliar menjadi US$10 miliar atau naik dua kali lipat pada beberapa tahun mendatang.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menambahkan Vietnam mengalami perkembangan yang lebih maju dalam beberapa bidang seperti tekstil dan pangan. Untuk itu diperlukan kerja sama demi meningkatkan kapasitas kedua sektor tersebut.
Terkait dengan peranan kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama Vietnam memperkuat kerja sama di regional untuk menghadapi blok-blok negara di luar kawasab, dengan mempertahankan kebijakan perdagangan terbuka dan tak terpengaruh kebijakan negara lain.
Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah menyebutkan, kedua pihak juga membicarakan isu pertahanan dan keamanan dalam pertemuan tersebut. Vietnam, menurut dia, menekankan perluasan kerja sama penanggulangan Narkoba dan perdagangan manusia melalui Defence Policy Dialogue.
Vietnam juga mengaku menghargai posisi Indonesia yang mengedepankan penghormatan atas hukum internasional termasuk UNCLOS 1992. Ke depan, Vietnam berharap peningkatan kerja sama menyelesaikan isu Zoba Eksklusif Ekonomi (ZEE) sebagai suatu kerangka hukun.
Kedua negara sepakat agar isu perbatasan kedua negara dapat diselesaikan segera. Tak hanya itu, kerja sama bidang perikanan juga diharapkan agar semakin kuat pada tingkat bilateral dan regional.
