Bisnis.com, MALANG - Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) secara digital lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sampai akhir 2016 diharapkan menembus 1 juta, sedangkan tahun depan digenjot sebanyak 3 juta KKS.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Raden Harry Hikmat mengatakan pada penyaluran tahap ke empat diharapkan mencapai 619.000 KKS, sedangkan sampai saat ini sudah mencapai 212.000 KKS.
“Pada tahun depan kami targetkan ada tambahan lagi 3 juta KKS, sedangkan jumlah total PKH secara nasional mencapai 6 juta lembar,” katanya di sela-sela Penyaluran Bansos PKH secara digital di Malang, Sabtu (12/11/2016).
Menurut dia, dari 6 juta penerima PKH tidak semua bisa menerima KKS. Hal itu terkait dengan kesiapan jaringan internet di daerah penerima KKS. Karena itulah, Kemensos tetap bekerja sama dengan mitra seperti kartu pos untuk menyaluran bantuan tunai maupun Bulog terkait dengan penyaluran beras untuk keluarga sejahtera (Rastra).
Dia menegaskan KKS sebenarnya kartu yang terintegrasi. Nantinya diharapkan semua bantuan sosial bisa dilewatkan dalam satu kartu.
Saat ini, yang sudah digabung terkait dengan bantuan pangan, yaki Rastra. Selanjutnya nakan digabung pula bantuan untuk pendidikan, Indonesia Pintar, subsidi LPG, kartu sehat, dan lainnya.
Jika semua bantuan sosial itu digabung, maka setiap bulannya penerima PKH bisa menerima Rp400.000/bulan, sehingga jika ditambah dengan penghasilan dari keluarga tersebut, maka mereka akan segera keluar dari kategori miskin maupun setengah miskin.
Direktur Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati mengatakan, sebagai saving account, tabungan, dapat menampung dana Bansos PKH yang disalurkan Kementerian Sosial.
Adapun sebagai e-Wallet, satu kartu dapat digunakan untuk berbagai program Bansos dan Subsidi seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra, LPG, pupuk, dan lain sebagainya.
Dengan adanya pencairan dana Bansos PKH ini membuktikan bahwa dana Bansos PKH yang disalurkan melalui Tabungan yang dibuka di Agen46 BNI sekaligus dapat dicairkan kapanpun dikehendaki oleh penerima manfaat, sehingga lebih efektif, efisien dan lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, pada peresmian e-Warong KUBE yang telah dilaksanakan di lebih dari 20 kota di Indonesia oleh BNI dan Kementrian Sosial telah diujicoba kemampuan KKS BNI sebagai alat pembayaran pada saat penerima manfaat membeli barang-barang kebutuhan pokok di e-Warong KUBE, transaksi pembayaran dilakukan secara elektronik menggunakan KKS yang di-swipe pada Electronic Data Capture (EDC) BNI.
E-Warong Kube PKH merangkap sebagai Agen46 BNI yang dapat melayani masyarakat umum untuk kegiatan perbankan berupa pembukaan rekaning, tarik dan setor uang ke tabungan, serta layanan pembayaran listrik, telepon, pulsa dan lain sebagainya.
Pencairan Dana Bansos PKH juga dapat dilakukan melalui 1.600 outlet BNI, 16.000 ATM BNI, dan 23.000 Agen46 BNI. Selanjutnya untuk mendukung transparansi pengelolaan dan penyaluran bansos dan subsidi, semua pihak yang berkepentingan dengan data dapat memanfaatkan fitur monitoring dan reporting yang ada.
Drektur Departemen Kebijakan dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Pungky Purnomo Wibowo menegaskan dengan makin banyaknya penerima PKH yang menerima KKS, maka semakin mendekatkan pada layanan perbankan sehingga mendorong inklusi keuangan.
Dengan begitu, jika penerima PKH mempunyai maka mereka lebih mudah mengakses layanan program subsidi kredit dari pemerintah seperti KUR. Hal itu terjadi karena bank penyalur sudah yakin terkait kualitas calon debitur karena sebelumnya telah dilayani dalam penyaluran bansos secara digital.
