Bisnis.com, MATARAM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan untuk mendapatkan solusi tepat untuk permasalahan TKI, harus jelas apa akar permasalahan tersebut.
Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono mengatakan permasalahan TKI yang dihadapi oleh NTB termasuk unik, sehingga penyelesaian permasalahan TKI di daerah lain tidak bisa serta-merta diterapkan di NTB.
Permasalahan pertama yang dihadapi NTB adalah mayoritas TKI itu bekerja di sektor perkebunan dan rumah tangga yang secara pendidikan relatif rendah. Sehingga, konsep pemahaman tentang legal dan ilegal serta mengenai status keimigrasian bukan menjadi hal yang penting.
"Pemahaman tentang documented dan undocumented tidak ada. Dalam pikiran mereka adalah yang penting saya berangkat, bagaimana itu caranya," ujar Hermono di Mataram, Selasa (8/11/2016).
Permasalahan lain yang juga dihadapi NTB adalah tenaga kerja yang ke luar negeri merupakan tenaga kerja yang dimobilisasi oleh pihak ketiga, baik itu PPTKIS ataupun calo. Hal itu yang menjadi tantangan bagi proses layanan terpadu satu pintu untuk bisa mengarahkan proses layanan keberangkatan TKI pada jalur yang tepat.
"Ini kan tergantung yang bawa, apakah mendapatkan kemudahan dari LTSP tersebut atau tidak. Kalau mau digiring ke LTSP tentunya calo harus diputus dan masyarakat harus diberikan pemahaman secara masif tentang LTSP," ujar Hermono.
Hal lain yang perlu dituntaskan NTB dalam permasalahan TKI adalah tenaga kerja asal NTB merupakan mayoritas TKI yang bermasalah di Malaysia. "Jangan salahkan TKI-nya, tetapi kitalah yang harus berbenah untuk membuat prosedur dan layanan yang user friendly," ujar Hermono.
