Joint Survei KA Jakarta-Surabaya Dibiayai Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA – Studi kelayakan atau feasibility study proyek kereta berkecepatan sedang atau medium speed train Jakarta-Surabaya akan dibiayai pemerintah.
 
 
Menko Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan studi yang bakal dilakukan bersama oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan pihak Jepang tersebut bakal dibiayai menggunakan anggaran pemerintah.
 
 
“Dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Kemudian detail engineering design (DED) Indonesia akan ikut sehingga kita juga bisa tahu berapa cost sebenarnya,” katanya, di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/11/2016).
 
 
Saat ini, dia mengatakan masih mematangkan skim pendanaan untuk proyek tersebut. Luhut mengatakan rencana negosiasi yang bakal dilakukan pada minggu ini harus ditunda kemungkinan dalam waktu 10 hari kedepan karena harus melakukan pematangan konsep usulan proyek.
 
 
“Karena kebetulan juga minggu depan sidang parlemennya Jepang, jadi kami bersepakat untuk mematangkan format loan untuk Jakarta-Surabaya dulu,” ujarnya.
 
Joint survei tersebut rencananya akan dilakukan pada kuartal I/2017. Studi tersebut nantinya akan menentukan proposal Jepang untuk pembangunan kereta yang nilai investasinya ditaksir mencapai US$ 2,5-3 miliar.
 
 
Sebelumnya, Luhut mengatakan proyek tersebut bakal diarahkan tanpa menggunakan APBN atau mengutamakan pihak swasta untuk masuk. Namun, dia mengatakan skim pendanaan pinjaman dari pemerintah Jepang (Government to Government/G to G) juga masih akan dikaji kembali.
 
Dalam diskusi awal yang berkembang, pembangunan kereta tersebut diarahkan dengan bentuk revitalisasi jalur, bukan pembangunan jalur baru.
 
 
Perkiraannya, kereta berkecepatan 200km/jam yang masuk dalam kategori medium speed train tersebut akan memiliki waktu tempuh Jakarta-Semarang selama 3 jam, dan Jakarta-Surabaya 6 jam.
 

Dalam perjalanan normal dengan kereta eksisting, jarak tempuh Jakarta- Semarang paling cepat sekitar 6 jam, sedangkan Jakarta-Surabaya mencapai 11 jam.