Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan kepala lembaga yang memiliki pos belanja modal raksasa untuk mengeksekusi anggaran sejak bulan pertama tahun depan.
Dalam arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (2/11/2016), Presiden mengemukakan proses pralelang akan dipersiapkan sehingga Januari lelang bisa dimulai.
"Ini saya kira sudah mengingatkan dua kali dan dilaksanakan tahun ini. Januari harus ada lelang. Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, sudah dimulai pelaksanaan. Sehingga kita harap yang lain juga begitu," ujar Kepala Negara.
Presiden menambahkan, dirinya sangat serius dalam mengawal persiapan pelaksanaan APBN 2017 yang telah disahkan oleh Parlemen pekan lalu.
Sebelumnya, Menkeu mengatakan pagu belanja negara senilai Rp2.080,5 triliun, membuat APBN tetap akan menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.
Desain alokasi belanja negara akan digunakan untuk mengurangi tekanan yang berasal dari eksternal. Pada saat yang bersamaan, Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki pondasi perekonomian di Indonesia, terutama sektor-sektor yang tidak terkena imbas tekanan ekonomi global.
Pagu belanja tersebut, tidak bisa sepenuhnya dipenuhi dari penerimaan negara yang ditargetkan Rp1.750,3 triliun. Kendati lebih rendah dibandingkan dengan APBNP 2016, target tersebut masih cukup ambisius jika dibandingkan outlook tahun ini.
Kondisi ini membuat defisit anggaran tahun depan senilai Rp330,2 triliun atau sekitar 2,41% dari produk domestik bruto (PDB).
.jpg?w=300&h=221)
