Bisnis.com, JAKARTA—Islamic Development Bank tengah menjajaki kemungkinan kerja sama dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang tengah dibangun dalam lima tahun mendatang.
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata menyambut baik niat IDB untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Dia menilai saat ini merupakan momen yang tepat di mana pemerintah tengah mendorong partisipasi swasta.
“Kita kan sedang mendorong supaya tidak semua proyek harus masuk APBN, jadi bisa KPBU [Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha] atau swasta murni, baik di dalam bentuk penyertaan ekuitas atau dia bisa dobel, ekuitas dan saham,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan perwakilan IDB, Selasa (01/11).
Dia menjelaskan, dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 menyebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun, di mana pendanaan melalui APBN dan APBD hanya mampu menutupi 41,3% atau Rp1.978 triliun, dengan keterlibatan BUMN 22,2% atau Rp1.066,2 triliun.
Untuk itu partisipasi swasta diperlukan sebanyak 36,5% atau Rp1.751,5 triliun, bila ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% hingga 6% dalam kurun waktu tersebut.
Menurutnya, IDB berminat untuk terlibat dari persiapan proyek (project development facilities) hingga pemberian fasilitas pinjaman proyek. Untuk itu, pemerintah akan segera memetakan proyek infrastruktur prioritas di sektor jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik yang paling siap untuk ditawarkan.
“Kita bisa bikin model success fee seperti di PLTU Batang itu. Jadi kalau tertarik dia biayai persiapannya, kemudian ketika proyek itu jadi, sudah mendapatkan investor, dia bisa dapat success fee. Tentu saja itu biaya plus margin keuntungan,” ujarnya.
Dia menilai, beberapa proyek infrastruktur berskema KPBU kini mulai berjalan. Dengan pengalaman itu, pihaknya optimistis bisa mendorong lebih banyak keterlibatan swasta.
Menurutnya, secara garis besar ada tiga skema KPBU yang telah berhasil dijalankan. Pertama, dengan mekanisme pemberian penjaminan pemerintah, seperti yang ada pada proyek jalan tol.
Kedua, proyek yang mendapatkan dukungan pendanaan berupa Viability Gap Fund (VGF) dari pemerintah seperti dalam SPAM Umbulan. Ketiga, proyek dengan skema Availability Payment, seperti halnya dalam proyek Palapa Ring.
“Kita lihat mana yang diminati. Kalau dilihat tadi sepertinya antusiasmenya cukup tinggi,” ujarnya.
