Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan rencana pembentukan holding BUMN konstruksi dan jalan tol untuk tidak menghambat partisipasi BUMN dalam mengikuti proses lelang proyek konstruksi.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menyambut baik rencana pembentukan holding BUMN. Dia menilai, dari sisi konsep, pembentukan holding dapat memperbesar aset dan kapasitas keuangan BUMN sehingga dapat memberikan kemampuan untuk melakukan pinjaman yang lebih besar.
“Saya setuju dengan satu syarat, yaitu semua (BUMN) masih bisa ikut tender. Kalau tidak bisa ikut tender, saya yang repot,” ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (27/10/2016).
Senada dengan Basoeki, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan tidak akan ada perbedaan dan perlakuan khusus terhadap holding BUMN jalan tol dalam proses lelang di masa mendatang. Dalam proses lelang, BUMN yang mendaftar sebagai peserta lelang tetap tercantum sebagai anak perusahaan.
“Dari segi pengelolaan tol yang sudah ada juga saya pikir tidak akan ada yang berubah. Ini kan hanya untuk memperbesar aset BUMN saja,” ujarnya.
Data BPJT menunjukkan BUMN memang masih menjadi pemain utama dalam bisnis jalan tol, di mana PT Jasa Marga (Persero) Tbk memegang konsesi sebanyak 1.244 kilometer jalan tol, disusul dengan PT Waskita Tollroad 729,2 kilometer. Sementara perusahaan swasta seperti PT Astratel Nusantara memiliki konsesi tol sepanjang 227,75 kilometer.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, Jasa Marga dan Waskita Karya akan bergabung dengan holding BUMN jalan tol dan konstruksi yang dipimpin oleh perusahaan konstruksi penggarap tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya (Persero).
Pembentukan holding itu bertujuan memperbesar kapasitas BUMN dan meningkatkan kontribusi pendapatan BUMN kepada negara, dari posisi saat 2015 yang sebesar Rp202 triliun, menjadi Rp635 triliun pada 2019.
Holding BUMN jalan tol ini diproyeksikan dapat meningkatkan aset BUMN konstruksi dan jalan tol yang terlibat dari total Rp99,2 triliun pada 2015 menjadi Rp381,9 triliun pada 2019.
Seperti diketahui, pemerintah akan membentuk enam holding BUMN sektoral pada tahun ini, yang meliputi holding sektor pertambangan, migas, pangan, perbankan dan jasa keuangan, jalan tol dan konstruksi, serta perumahan.
Pemerintah akan tetap memiliki kontrol atas anak holding BUMN, melalui penguasaan 100% saham dalam holding, saham dwiwarna di anak perusahaan, serta manajemen holding dan anak perusahaan yang ditetapkan pemerintah.
