Bisnis.com, JAKARTA – Rendahnya kesadaran petani kecil atas pentingnya legalitas lahan dan kepemilikan sertifikat lahan berdampak pada sulitnya perusahaan untuk menjalankan program replanting (penanaman kembali) pohon kelapa sawit.
Vice President Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT SMART) Reza Andriansyah mengatakan dalam melakukan replanting, ketiadaan status lahan oleh petani memang menjadi hambatan terbesar bagi perusahaan-perusahaan yang ingin meremajakan kebun petani pemasok mereka.
“Karena untuk dana replanting kan kita meminjam dari perbankan dan perbankan mensyaratkan adanya sertifikat lahan dari petani. Bahkan SKT [surat keterangan tanah] yang diterbitkan oleh Kepala Desa pun mereka tidak punya,” ujar Reza di Jakarta, Kamis (27/10).
Reza mengatakan perlu ada upaya turun tangan dari seluruh pihak termasuk pemerintah, perusahaan, akademisi, maupun aktivis untuk menggerakkan kesadaran petani soal pentingnya kepemilikan sertifikat lahan.
Hasil Studi Research Centre for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia menunjukkan isu-isu keberlanjutan kelapa sawit belum menjadi perhatian pekebun kecil dengan skala usaha 2-8 hektare.
Kepala Tim Peneliti RCCC UI Sonny Mumbunan mengatakan meski pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit menggembar-gemborkan pentingnya praktik keberlanjutan, petani belum menyadari manfaat yang mereka dapatkan dari skema tersebut.
“Risiko dominan yang dianggap penting oleh petani adalah yang terkait dengan produksi dan pascapanen. Pupuk dan kekeringan adalah kata kunci yang dikhawatirkan petani. Sementara ketidakjelasan status lahan dan pembukaan lahan sawit ternyata termasuk pada risiko yang paling tidak penting,” jelas Sonny.
