Bisnis.com, JAKARTA-- Komisi V DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp101, 49 triliun,lebih kecil dari pagu anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp105,56 triliun. Selanjutnya alokasi anggaran tersebut masih memerlukan pesertujuan badan anggaran untuk disahkan menjadi RAPBN.
Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Senin (24/10), Komisi V DPR meminta pemerintah fokus melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang tertunda pelaksanaanya pada tahun ini akibat pemotongan anggaran.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembahasan Undang-Undang APBN TA 2017, yang menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran belanja Kementerian PUPR dari semula Rp105,56 triliun menjadi Rp101,49 triliun.
Wakil Ketua Komisi V DPR Lazarus mengingatkan pemerintah untuk tetap berupaya mencapai target yang dicanangkan. Anggota dewan juga meminta program pembangunan infrastruktur pada tahun depan dapat berjalan merata di setiap daerah pemilihan (dapil).
“Kami meminta Kementerian PUPR untuk melanjutkan program yang tertunda akibat pemotongan anggaran. Jangan sampai proyek menjadi tidak selesai,” ujarnya, Senin (24/10).
Dari postur anggaran, Ditjen Bina Marga masih mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp41,39 triliun, disusul dengan Ditjen Sumber Daya Air Rp33,26 triliun dan Ditjen Cipta Karya Rp 15,93 triliun. Sementara itu, Ditjen Penyediaan Perumahan mendapatkan anggaran Rp8,2 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp240,81 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp330,02 miliar dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp263,26 miliar.
Dari sisi konektivitas, rencananya alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun 828 kilometer jalan baru baik jalan perbatasan Kalimantan, NTT, Trans Papua, pantai selatan jawa (pansela), dan 138 kilometer jalan tol baru. Selain itu, juga peningkatan kapasitas jalan nasional 807 kilometer, pembangnan jembatan baru 11.855 meter, dan peningkatan kapasitas jembatan sepanjang total 566 meter.
Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso mengatakan, pada tahun depan pemerintah akan membangun sembilan bendungan baru. Dari sembilan bendungan tersebut, tiga di antaranya berlokasi di Pulau Sumatera, tiga di Pulau Jawa, satu di Pulau Bali, satu di Nusa Tenggara Barat, dan satu waduk di Pulau Sulawesi.
“Tahun depan kita masih akan membangun ketahanan pangan, salah satunya dengan membangun sembilan bendungan baru,” ujarnya.
Kesembilan bendungan itu antara alain Komering II/Tigadihadji di Sumatera Selatan, Bener di Jawa Tengah, Semantok di Jawa Timur, Pamakkulu di Sulawesi Selatan,Sadawarna di Jawa Barat. Selanjutnya, Bendungan Tiro di Nangroe Aceh Darussalam, Lausimeme di Sumatera Utara, Kolhua di Nusa Tenggara Timur, Sidan di Bali.
Selain membangun bendungan baru, target pembangunan di bidang sumber daya air yang akan dicapai antara lain pembangunan jaringan irigasi seluas 84.000 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 323.000 hektar, pembangunan 105 embung. Selanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 154 kilometer, serta pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku.
