Bisnis.com, JAKARTA—Japan Bank for International Cooperation berkomitmen melonggarkan persyaratan pembiayaan bagi proyek-proyek infrastruktur raksasa di Indonesia demi kelancaran pembangunan.
CEO, Executive Managing Director JBIC Tadashi Maeda menyebutkan, jika sebelumnya JBIC mensyaratkan adanya jaminan pemerintah atas pinjaman, kini pemerintah tak perlu lagi memberi garansi atas pembiayaan proyek infrastruktur.
Bank pembiayaan pembangunan asal Negeri Sakura itu juga bersedia untuk bekerja sama langsung dengan perusahaan milik negara terkait yang melaksanakan proyek infrastruktur tersebut.
“Kami akan bekerja sama langsung dengan BUMN seperti Pertamina dan PGN tanpa garansi pemerintah. Jadi ini merupakan tren baru,”ujarnya usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Merdeka Utara.
Pelonggaran persyaratan pinjaman tersebut, sambungnya, diharapkan mampu mendorong peningkatan kerja sama antara JBIC dengan pihak Indonesia.
Kamis (20/10/2016), pihaknya akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan pertemuan konsultasi tahunan dan membahas secara teknis proyek infrastruktur yang berpotensi dibiayai JBIC.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga akan menandatangani kerja sama pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa II. Selain itu, keduanya juga akan mendiskusikan peluang lebih luas untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti proyek energi, transportasi, dan lainnya.
Sekretaris Wakil Presiden Mohammad Oemar mengatakan Wapres Kalla menyambut positif kerja sama antara JBIC dan pemerintah Indonesia dalam pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur raksasa nasional, baik yang sudah berjalan maupun akan dimulai. Indonesia merupakan salah satu mitra besar bagi JBIC.
