Bisnis.com, PADANG - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendorong pemerintah dan swasta di daerah mengonsolidasikan pengembangan MICE guna mengantisipasi penurunan kinerja sektor perhotelan, akibat kebijakan pengetatan anggaran pemerintah.
Ketua PHRI Sumatra Barat Maulana Yusran menyebutkan pemangkasan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan di semester kedua tahun ini, menyebabkan penurunan revenue hotel secara signifikan.
“Kami tidak menyalahkan pemerintah yang melakukan efisiensi, tetapi faktanya industri hotel kita di daerah masih sangat bergantung pada kegiatan pemda. Perlu solusi bersama untuk mengatasinya,” katanya kepada Bisnis.com, Kamis (20/10/2016).
Dia mengatakan salah satu cara mengalihkan porsi kegiatan pemda yang berkisar 40% dari revenue hotel di Sumbar, adalah dengan mengoptimalkan pengembangan sektor meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) di daerah itu.
Maulana mengungkapkan diperlukan konsolidasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta lewat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk memprioritaskan pengembangan industri MICE di daerah itu.
Apalagi, pemda setempat sudah menunjukkan komitmen mengembangkan sektor pariwisata yang sejalan dengan pengembangan MICE.
“Arahnya sudah ada, pemerintah cukup komit mengembangkan pariwisata. Ini bisa sejalan dengan MICE, yang mesti juga harus diprioritaskan untuk menggantikan kegiatan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah berpotensi menyebabkan kinerja hotel di daerah itu turun lebih jauh dari tahun sebelumnya, ketika Kementerian PAN dan RB mengeluarkan edaran larangan rapat di hotel bagi pemda.
General Manager Grand Zuri Padang Surni Yanti memprediksi kebijakan pemangkasan anggaran bisa mempengaruhi penurunan kinerja hotel hingga 15% di Sumbar. “Dampaknya sudah terasa. Bulan-bulan ini malah sepi. Saya kira penurunan bisa sampai 10% hingga 15%,” katanya.
Dia menyebutkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel di daerah itu masih cukup besar, mengingat belum maksimalnya pengembangan pariwisata untuk mendongkrak kunjungan.
Meski begitu, dia mengakui pengelola hotel juga harus lebih giat dan lebih inovatif meningkatkan layanan, guna memaksimalkan potensi sektor corporate dan leisure yang mulai tumbuh.
Adapun, tingkat hunian atau okupansi Grand Zuri Padang rata-rata masih di atas 80%. Apalagi sepanjang awal tahun okupansi hotel di bawah Zuri Hospitality Management (ZHM) itu jauh di atas target.
“Kinerja Januari –September cukup memuaskan. Cuma perkiraan kami periode Oktober hingga Desember kemungkinan lebih rendah dari capaian tahun lalu,” ujarnya.
Meski bernada pesimistis, Surni meyakini kinerja keseluruhan masih bisa melebihi 80% karena pencapaian sepanjang semester pertama dianggap bisa menutupi kelemahan di penghujung tahun.
Terkait pengembangan MICE, Wali Kota Padang Mahyeldi Dt Marajo menjanjikan pemda setempat siap mendukung digelarnya konvensi dan pertemuan-pertemuan tingkat nasional, regional, maupun internasional di daerah itu.
“Sudah berbabagi event yang kami bawa ke sini [Padang]. Ke depan volumenya akan ditingkatkan lagi, yang pasti pemda mendukung penuh pertemuan-pertemuan yang digelar di Padang,” katanya.
Dia menyebutkan pelaksanaan konvensi maupun pertemuan yang dilakukan pemda dan swasta dinilai berkontribusi meningkatkan promosi wisata daerah itu, sekaligus mendorong peningkatan industri perhotelan.
