Bisnis.com, PALEMBANG – Penetapan upah minimum tahun 2017 di Sumatra Selatan (Sumsel) bakal lebih alot seiring adanya sejumlah daerah yang cenderung menginginkan upah minimum kabupaten/kota.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumarjono Saragih mengatakan pihaknya telah memantau perkembangan di lapangan yang ingin adanya upah di kabupaten/kota.
“[Pembahasan] upah akan lebih alot karena bisa saja nanti provinsi dan kabupaten/kota saling lempar,” katanya, Senin (17/10/2016).
Dia mengemukakan, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Sumsel juga telah didukung surat edaran Gubernur Sumsel.
Sumarjono mengatakan besaran UMK sudah pasti lebih tinggi dibanding upah minimum provinsi (UMP). Hal tersebut juga tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) No 78 tentang pengupahan.
Menurut Sumarjono, pihaknya menilai penetapan upah cukup pada tingkat upah minimum provinsi (UMP).
Pasalnya, dia melanjutkan, jika ada penetapan UMK maka besarannya akan lebih tinggi dibanding UMP dan bisa menyulitkan pengusaha.
Apalagi, kata dia, banyak pelaku usaha yang bergerak di sektor lintas kabupaten, salah satunya bidang perkebunan.
“Makanya kami membentuk Apindo di kabupaten/kota karena perkembangan di lapangan. Adanya permintaan serikat pekerja dan serikat buruh yang meminta ada standar upah minimum di setiap daerah di Kabupaten/Kota tersebut,” katanya.
Sumarjono mengatakan, pihaknya baru-baru ini telah melantik dewan pimpinan daerah Apindo untuk 7 kabupaten/kota, seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Pali.
“Kami berharap kabupaten/kota tetap menggunakan UMP apalagi sekarang pengusaha di Sumsel sedang menghadapi kondisi harga komoditas yang masih rendah,” ujarnya.
