Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengingatkan untuk senantiasa menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan publik, salah satunya dengan menjauhi perbuatan pungli (pungutan liar).
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menegaskan institusinya harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat yang terkait dengan pelayanan public.
“Jangan main-main dengan pelayanan publik seperti melakukan pungli, apalagi terkait perijinan," tegasnya seperti yang dikutip dari keterangan resminya Jumat (14/10/2016)
Ia meminta semua pekerjaan terkait perijinan harus dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan jawaban yang jelas sehingga memberikan kepastian bisnis kepada setiap orang yang terkait di Kementerian PUPR.
"Kalau memang oke, dikeluarkan ijinnya, kalau ditolak ya sampaikan, jangan digantung-gantung perijinan," ujar Basuki.
Semua pekerjaan yang terkait pengeluaran perijinan di Kementerian PUPR menurut Basuki harus dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). "Tim verifikasi perijinan harus hati-hati, sesuai SOP, jangan digantung jawabannya apalagi ada punglinya," pesannya.
Ia menyatakan pada saat ini, semua pelayanan publik harus dapat saling berkompetisi untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah juga semakin naik. "Era kompetisi harus bisa memberikan servis yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah," kata Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
