Bisnis.com, JAKARTA—Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia mendesak pemerintah menerapkan kebijakan yang mampu menurunkan biaya produksi nasional sehingga industri mampu bersaing dengan negara lain.
Hal itu disampaikan Suryani S.F. Motik, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HIPPI, saat melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Senin(10/10/2016). “Bagi kami yang paling penting cost [biaya] bisa berkurang, ini konsekuensi diberlakukannya MEA [Masyarakat Ekonomi Asean],”ujarnya, Senin(10/10/2016).
Menurut dia, jika industri nasional ingin kompetitif dibanding pasar negara-negara lain, maka seluruh komponen pendukung produksi harus bersaing pula. Jika tidak, maka pasar dalam negeri bisa direbut oleh industri lain yang lebih siap bertarung.
Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berupaya menurunkan biaya keuangan melalui penetapan suku bunga kredit usaha rakyat di bawah 9%. Begitu pula dengan komponen harga gas untuk bahan baku produksi. Selain meminta pemerintah mendorong penyusutan biaya produksi, kalangan pebisnis itu juga mendesak pemerintah membuka akses pengusaha terhadap pasar dalam negeri.
Terkait harga gas industri, Suryani berpendapat, pemerintah harus menetapkan harga berdasarkan perbandingan dengan negara setara di Asia Tenggara yang memiliki karakter yang serupa. Hal itu memudahkan Indonesia mengukur persaingan di kancah internasional.
