Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan bertekad mendukung konektivitas transportasi di 13 kawasan industri dan delapan kawasan ekonomi khusus (KEK) di luar Jawa dengan melibatkan perusahaan pelat merah dan swasta.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan mendukung pembangunan proyek strategis transportasi antara lain pelabuhan, kereta api dan bandara di 13 titik pada lima pulau.
"Tidak hanya itu, kita juga akan mendukung beberapa kegiatan KEK di luar Jawa, katakan [Pelabuhan] Kuala Tanjung yang akan kita bangun untuk mendukung Sei Mangkei sebagai suatu industri," Senin (10/10/2016).
Bukan hanya pelabuhan, dia meminta adanya konektivitas jalur kereta api dengan kawasan tersebut. Secara rinci, KEI ini juga membutuhkan infratruktur pendukung, seperti jalan dan pembangkit listrik.
Kepada swasta asing, dia menuturkan telah menyampaikan kepada pemerintah Rusia untuk turut mengembangkan kawasan industri dan KEK di Balikpapan dan Samarinda.
Untuk KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Menhub mengungkapkan pemerintah perlu membicara detail kawasan tersebut lebih jauh.
Dari paparan Menhub, KEK Mandalika memang membutuhkan banyak pengembangan akses antara lain, Bandara internasional Lombok, Pelabuhan Lembar Baru, intergrasi antar moda, akses jalan, akses ferry, dan pembangkit listrik.
KEK lain yang menjadi perhatian pemerintah yakni KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Api-Api, KEK Palu, KEK Bitung dan KEK Morotai.
Menurut Menhub, pembangunan konektivitas transportasi seperti bandara, pelabuhan dan jalur kereta akan turut mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kita memang ingin membangun konektivitas untuk transportasi karena kita tidak ingin ekonomi kita stagnan," tegasnya.
Dalam membangun konektivitas transportasi di semua sektor, Menhub mengatakan pemerintah hanya memiliki kemampuan anggaran sekitar Rp491 triliun hingga 2019, sedangkan kebutuhan riilnya mencapai Rp1.283 triliun.
"Berikutnya ada gap yang besar sekali. Bisa dibayangkan bahwa kebutuhan lima tahun ini mencapai Rp1.283 triliun. Sementara kita miliki satu pertiganya. Oleh karena itu, kita ajak swasta, BUMN dan BUMD dengan mengajak serta swasta internasional," ungkapnya.
Dia mendorong agar operator sarana dan prasarana transportasi untuk membuka kerja sama dengan swasta.
Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Sekretaris Dewan Nasional KEK Kementerian Koordinator Perekonomian Bambang Wijanarko menyambut baik dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk konektivitas transportasi KEK.
Dia menambahkan pihaknya selama ini mengkoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas serta Kementerian Perhubungan terkait masalah kebutuhan akses di KEK-KEK seluruh Indonesia.
