Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyusun proposal pembangunan dan pengembangan tiga destinasi wisata prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika yang akan dibiayai dari pinjaman World Bank senilai US$300 juta.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan mengatakan pengembangan ketiga kawasan tersebut mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk mendorong industri pariwisata. Dalam hal ini, pihaknya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk menentukan jenis infrastruktur yang paling dibutuhkan.
“Memang, komponen infrastruktur kemungkinan mempunyai biaya yang besar sehingga kita [Kementerian PUPR] yang paling diminta menyiapkan dokumennya. Jadi proposalnya kita siapkan, kita janji dengan Bappenas sampai Juli 2017,” ujarnya, Senin (03/10).
Pinjaman luar negeri itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 49/2016 tentang Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Sesuai rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN) Danau Toba 2015-2019, untuk tahun 2016, dia mengatakan dukungan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur berupa pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan di Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Dalam memperbaiki konektivitas, pemerintah melakukan rekonstruksi Jalan Sp. Bandara Silangit-Muara, pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, dan pembangunan jalan Tebing Tinggi-Siantar-Parapat, dan pembangunan jalan masuk ke Bandara Sibisa dari dua arah,
Dia menambahkan, saat ini juga sedang dilakukan pemeliharaan/pembersihan Danau Toba dengan anggaran sebesar Rp 659,9 juta. Untuk progres fisik pemeliharaan ini telah mencapai 80,50%, sementara progres keuangan mencapai 62,50%
Sementara itu untuk 2017, pemerintah telah merencanakan untuk melakukan penataan lingkungan KSPN Danau Toba melalui Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Wisata Danau Toba, Pembangunan Sistem Pengolahan Sampah di Kabupaten Samosir, dan pelebaran jalan Pangururan-Ambarita-Tomok-Lagundi-Onan Runggu. Pengadaan tanah dan pembangunan jalan tol Tebing Tinggi-Siantar-Parapat (multiyears contract), pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir dan lainnya.
Adapun dalam memberikan dukungan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok Tengah. Kawasan Mandalika ini, pemerintah ingin memanfaatkan potensi wisata yang indah seperti Pantai Kuta, Pantai Serenting, Tanjung Aan, pantai Keliuew, dan Pantai Gerupuk. Sebagaimana diketahui, KEK Pariwisata Mandalika ini ditetapkan dengan PP No. 52 tahun 2014 dengan kawasan seluas 1.035 hektar. Kawasan Mandalika menjadi destinasi wisata baru diluar Pulau Bali yang diperkirakan menyerap 58.700 tenaga kerja.
Sebelumnya Deputi Pembiayaan Pembangunan Bappenas Kennedy Simanjuntak mengatakan pihaknya telah merevisi buku biru (blue book) atau daftar rencana pinjaman luar negeri Indonesia hingga 2019 dengan tambahan sebanyak US$6,5 miliar, yang di antaranya untuk pengembangan infrastruktur di tiga destinasi wisata prioritas.
“Dalam penambahan ini, yang menarik itu kira-kira untuk tourism infrastructure.Dari 10 destinasi wisata prioritas, yang akan kita carikan pendanaan luar negeri adalah untuk tiga daerah, yaitu Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya revisi buku biru (bluebook) ini, maka total pinjaman luar negeri Indonesia hingga 2019 mencapai US$47,8 miliar, yang terdiri dari US$42,06 miliar untuk infrastruktur dan US$5,7 miliar untuk non infrastruktur
Pinjaman untuk pengembangan destinasi wisata itu termasuk dalam program Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Area dengan total pinjaman US$ 300 juta. Rencananya dana ini akan fokus digunakan untuk penataan kawasan di tiga destinasi tersebut, dan tidak termasuk akses penunjang seperti jalan tol yang sedang dibangun.
Mengenai alasan pemilihan tiga ruas ini, Kennedy menyebutkan telah mendapatkan arahan dari pemerintah. Meski demikian, dia mengatakan masih harus memastikan kesiapan teknis ketiga kawasan tersebut sebelum melakukan proses penandatanganan perjajian pinjaman.
