Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan pinjaman luar negeri hingga US$ 2 miliar untuk pembangunan jalan nasional hingga 2019.
Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Achmad Ghani Ghazali mengatakan pinjaman luar negeri itu berasal dari China, Jepang, Australia, Korea, hingga lembaga multilateral seperti World Bank, Asian Development Bank, dan Islamic Development Bank.
Dia mengatakan, rata-rata pinjaman tersebut bersifat keras (tight loan), yaitu peminjam mempersyaratkan adanya keterlibatan kontraktor dan penggunaan material dari negaranya.
“Hampir semuanya tight loan, kecuali dari lembaga multilateral. Misalnya Jepang ingin kontraktornya terlibat, ada penggunaan material dari sana, tapi tidak sampai 40%. Tergantung negosiasinya,” ujarnya, Jumat (30/09).
Dia menambahkan, hampir semua pinjaman luar negeri untuk pembangunan jalan nasional itu telah ditandatangani komitmennya sejak tahun lalu, dan proyeknya sudah berjalan. Satu-satunya pinjaman yang masih diproses pencairannya adalah pinjaman IDB senilai Rp2,96 triliun untuk pembangunan jalur Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 158 kilometer.
Ghani memerinci, pembangunan jalan yang menggunakan utang luar negeri itu antara lain jalan tol akses Tanjung Priok, proyek Jalan Indonesia Barat (West Indonesian Road) di sisi barat Pulau Sumatra, pembangunan jalan Aceh—Bengkulu. Selanjutnya, program Road Rehabilitation and Development Project (RRDP) di Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, NTT dan NTB.
“Untuk menggunakan pinjaman luar negeri, pertama studi kelayakan proyek itu strategis dan harus dibangun dibangun. Lalu APBN ada atau tidak, dan tercantum dalam blue book Bappenas,” ujarnya.
Blue Book atau buku biru merupakan daftar pinjaman luar negeri pemerintah, yang digunakan untuk pembangunan melalui proyek infrastruktur maupun non infrastruktur.
Dalam data revisi blue book 2015-2019 yang diperoleh Bisnis, total utang luar negeri Indonesia hingga 2019 mencapai US$47,84 miliar, yang terdiri dari pendanaan untuk proyek infrastruktur senilai US$42 miliar, dan non infrastruktur senilai US$5,78 miliar.
Adapun sejauh ini, perjanjian pinjaman luar negeri yang telah ditandatangani dan sudah dilaksanakan proyeknya baru sekitar US$3,3 miliar, yang di antaranya untuk program pembangunan empat ruas jalan tol yang menggunakan pinjaman China senilai total US$775 juta.
Selain itu, program pembangunan air minum senilai US$350 juta, dan program penanganan kawasan kumuh senilai US$ 329,7 juta yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.
Sementara itu, proyek lainnya yang tengah berjalan yaitu pengembangan perkeretaapian dengan pinjaman US$1,07 miliar untuk proyek MRT Jakarta, dengan pelaksana Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan.
Ada pula program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan oleh PT PLN senilai US$635,6 juta, dan program peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi oleh Kemenristekdikti dengan pinjaman mencapai US$176,77 juta.
