Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan pelaksanaan megaproyek pembangkit listrik berdaya 35.000 Megawatt tak akan rampung sesuai target semula pada 2019.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di sela Seminar dan Pameran Ketenagalistrikan dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-71 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu(28/9/2016).
“Kalau kita lihat total 35.000 MW mungkin molor sedikit, tapi yang paling penting ada kesinambungan sehingga tak mengganggu seluruh sistem listrik nasional,” katanya.
Wapres Kalla berharap perkembangan pelaksanaan proyek pembangkit listrik akan mencapai hasil yang maksimal pada 2019 mendatang. Jika tak mencapai 35.000 MW, paling tidak akan rampung sebanyak 25.000 MW sampai 30.000 MW pada tenggat waktu tersebut. Hal terpenting, lanjutnya, tak ada daerah di nusantara yang kesulitan mendapat akses listrik.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memerkirakan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW hanya akan terealisasi 30% sampai 2019-2020.
Sejak awal, dia mengaku sudah meragukan proyek tersebut bakal selesai sesuai target yang ditentukan. Pasalnya, kendala penyelesaikan proyek tidak hanya soal pembebasan lahan dan regulasi, tetapi juga karena PT PLN (Persero) kurang berminat membangun jaringan transmisi dan distribusi.
Banyak PLTMH dan PLTA di Indonesia Timur terkendala ketiadaan transmisi, karena jarak yang jauh dari kabel PLN.
Tak hanya itu, sejumlah lelang proyek pembangkit yang dilakukan PLN mengalami persoalan, sehingga harus diulang atau diperpanjang dan menghambat proses penyelesaian proyek.
Pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai belum ada terobosan berarti yang dilakukan PLN maupun pemerintah untuk mempercepat penyelesaian proyek 35.000 MW.
