Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat diminta mempercepat realisasi investasi guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah itu, yang selalu di bawah 6% selama beberapa tahun terakhir.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Puji Atmoko menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut bisa menembus 6%, jika pemda setempat mampu menggenjot pertumbuhan investasi dan konsumsi.
“Kuncinya selain konsumsi, investasi perlu ditingkatkan. Perlu disegerakan [realisasi] komitmen investasi yang sudah ada,” ujarnya, Selasa (13/9/2016).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sumbar di kuartal II/2016 sebesar 5,78% merupakan yang tertinggi di Sumatra. Namun, kontribusi pertumbuhan itu terhadap PDRB Sumatra baru berkisar 7%.
Kontribusi itu jauh lebih rendah dibandingkan Sumatra Utara sebesar 22,6% dengan pertumbuhan ekonomi hanya 5,67%, dan Riau berkontribusi 22,1% terhadap PDRB Sumatra meski hanya tumbuh 2,4%.
Disusul kemudian, Sumatra Selatan dengan kontribusi 13,2% dengan pertumbuhan ekonomi 5,13%, Lampung sebesar 10,5% dengan pertumbuhan ekonomi 5,21%, dan Kepulauan Riau sebesar 8% dengan pertumbuhan ekonomi 5,40%.
Adapun, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Sumbar cenderung turun, dari 6,08% pada 2013, menjadi 5,86% pada 2014, dan kembali turun menjadi 5,41% pada tahun lalu.
Puji memperkirakan dengan mulai tampaknya pemulihan ekonomi dan meningkatnya konsumsi maka BI setempat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun ini berada dalam kisaran 5,6% - 6%.
Dia mendorong pemda mengoptimalkan pengembangan potensi investasi daerah itu, terutama sektor pariwisata, infrastruktur, industri, dan pertambangan dan energi yang menjadi prioritas investasi Sumbar.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan pengembangan sektor pariwisata menjadi prioritas pemda setempat, mengingat minimnya sumber daya alam.
“Fokusnya memang pariwisata. Di Pessel kita undang investor kembangkan kawasan Mandeh, juga di Mentawai, Solok, dan Kota Padang,” katanya.
Irwan menjamin kemudahan investasi bagi pemilik modal dengan tidak adanya pungutan, serta proses perizinan yang cepat melalui PTSP. Bahkan, imbuhnya, lebih dari 100 jenis perizinan di daerah itu sudah diselaraskan melalui satu pintu.
Adapun, data Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPM & PPT) setempat mencatatkan realisasi investasi di daerah itu sepanjang paruh pertama tahun ini mencapai US$14,46 juta untuk penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1,8 triliun.
Umumnya, investasi yang masuk ke daerah itu adalah di sektor industri pengolahan, agro industri, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan, hotel dan restoran, perkebunan, dan perdagangan.
Sedangkan tahun lalu, realisasi investasi daerah itu mencapai US$70 juta untuk penanaman modal asing, dan investasi dalam negeri sebesar Rp2,78 triliun.
