Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perdagangan tengah membahas skema penyesuaian ekspor kelapa di tengah terbatasnya produksi kelapa di dalam negeri.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Dody Edward mengatakan pihaknya sedang melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait, di antaranya Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) dan Kementerian Pertanian. “Sedang kami lihat apakah bentuknya lebih baik Bea Keluar (BK) atau pembatasan ekspor,” ungkapnya kepada Bisnis.com.
Kemendag menerangkan sedang mempelajari data produksi dan pergerakan harga agar petani serta industri sama-sama mendapatkan harga yang layak. Kajian yang dilakukan termasuk kunjungan ke daerah produksi untuk melihat sendiri kondisi di lapangan.
Namun, Dody belum menyebutkan besaran harga yang ideal karena pembahasannya belum rampung. Dia mengakui ada keluhan dari industri atas terbatasnya pasokan kelapa di dalam negeri. Tetapi, di sisi lain, permintaan dari luar negeri pun tergolong tinggi terutama untuk air kelapa. “Memang bagus untuk ekspor, tapi kita juga perlu lihat ketersediaan di dalam negeri,” ucap Dody.
Dia menambahkan pihaknya akan bertemu lagi dengan HIPKI dan kementerian lain pada akhir bulan ini atau Oktober awal untuk membicarakan kelanjutan penyesuaian ekspor.
Data HIPKI menyebutkan sekitar 2,2 miliar-2,3 miliar butir kelapa diekspor ke berbagai negara tahun ini, atau sedikit lebih rendah dari realisasi 2015 yang mencapai 2,5 miliar butir. Sementara, total kelapa yang diproduksi sepanjang 2016 diproyeksi tidak lebih dari 10 miliar butir.
Walaupun terlihat tidak sampai separuhnya, tapi HIPKI menyatakan jumlah itu sudah cukup membuat produksi olahan kelapa dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku. Tingkat utilitas pabrik pengolahan kelapa pun rendah karena ekspor bahan baku masih besar, terutama ke China dan Thailand.
Vice Chairman HIPKI Amrizal Idroes menyatakan tingkat utilitas pabrik dissicated coconut saat ini hanya 35%-45%, sehingga produksi turun 8% dari 2015. Sementara, pabrik minyak kelapa (coconut oil/CNO) hanya memunyai tingkat utilitas sebesar 51%-52% dan produksi pun terpangkas 15%.
Penurunan produksi membuat ekspor produk olahan kelapa tertekan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak kelapa merosot 30,78% secara year-on-year dalam periode Januari-Juli 2016 menjadi US$613,13 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai US$885,72 juta. Adapun kopra anjlok hingga 56,41% menjadi hanya US$6,47 juta dari sebelumnya yang menyentuh US$14,85 juta.
Amrizal menuturkan sebenarnya Indonesia sudah memiliki pangsa pasar yang besar untuk produk turunan kelapa. Total permintaan dissicated coconut global per tahun diklaim mencapai 300.000 ton. Dari jumlah itu, Indonesia dapat menyuplai sekitar 100.000 ton atau kedua terbesar setelah Filipina yang memasok sekitar 150.000 ton.
Sementara, permintaan CNO dunia tiap tahun berkisar 2 juta ton dan Indonesia dapat menyuplai antara 400.000-900.000 ton di antaranya. Tetapi, dengan kondisi sekarang Indonesia diperkirakan hanya bisa menyediakan 650.000 ton atau lebih rendah dari realisasi 2015 yang menyentuh 760.000 ton. “Selain pasokan terbatas, negara lain punya teknologi yang lebih canggih dari kita, seperti Thailand atau Malaysia,” tukasnya.
Jika pasokan tidak dibenahi, efisiensi serta teknologi tidak ditingkatkan, dan produsen tidak mendiversifikasi produk-produknya, maka dikhawatirkan dapat membuat pangsa pasar Indonesia di industri turunan kelapa menyusut dan diambil alih negara lain. Filipina dan India disebut sebagai negara yang sukses melaksanakan program peremajaan, padahal daerah yang dapat memproduksi kelapa di kedua negara itu tidak sebanyak Indonesia.
