Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Skema FLPP Masih Lemah Dorong Penyediaan Rumah Dekat Kantor

Pengembang menilai terdapat kelemahan mendasar dalam program subsidi perumahan pemerintah saat ini, yakni memaksa pengembang untuk membangun rumah yang jauh dari lokasi tempat kerja masyarakat.nn
Proyek perumahan sederhana/Bisnis
Proyek perumahan sederhana/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA—Pengembang menilai terdapat kelemahan mendasar dalam program subsidi perumahan pemerintah saat ini, yakni memaksa pengembang untuk membangun rumah yang jauh dari lokasi tempat kerja masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Provinsi Banten Soelaeman Soemawinata mengatakan, skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dari pemerintah mensyaratkan harga rumah yang relatif rendah.

Hal ini mengharuskan pengembang secara tidak langsung untuk mencari lahan yang murah. Sayangnya, lahan-lahan ini umumnya berada di lokasi yang relatif jauh dan tidak strategis. Lokasinya bukanlah lokasi favorit bari seseorang untuk bertempat tinggal sebab jauh dari tempatnya bekerja.

Namun, hal ini terpaksa dilakukan pengembang dan masyarakat pun terpaksa membeli sebab tidak ada pilihan lain. Rumah di lokasi strategis atau di pusat kota sudah tidak terjangkau lagi akibat harga lahannya yang sangat tinggi.

“Kalau FLPP masih business as usual, maka pasokan dan permintaan rumah masih akan terus tidak berimbang. Masyarakat masih harus dipaksa untuk memiliki rumah yang jauh dari kantornya,” katanya dalam acara diskusi bertajuk Mencari Solusi Rumah untuk Pekerja, yang digelar di Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Soelaman mengatakan, seharusnya ada jarak maksimal bagi seorang pekerja untuk bergerak dari rumah ke kantornya. Kini, masyarakat harus menempuh hingga puluhan kilometer tiap hari hanya untuk menuju tempat bekerja.

Hal ini juga menyebabkan banyak rumah yang terbangun tetap tidak dihuni atau dibeli karena lokasinya yang tidak layak.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada strategi khusus dari pemerintah. Pemerintah, misalnya, perlu bekerjasama dengan perusahaan kawasan industri agar membantu menyediakan rumah bagi pekerjanya di lokasi yang dekat dengan kawasan industri.

Pemerintah juga perlu mendorong inovasi pembiayaan program sejuta rumah dengan asosiasi pekerja. Skema FLPP perlu diperluas dengan mengacu pada daya beli MBR, tidak harus membatasi hanya bagi MBR berpenghasilan di bawah Rp4 juta per bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper