Bisnis.com, BANDUNG - Belum turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dana bagi hasil membuat penetapan APBD Perubahan 2016 Jawa Barat diprediksi molor.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Puwadewi Sundari mengatakan penetapan APBD Perubahan 2016 sudah dipastikan akan lewat dari target yang ditentukan. Setelah ditargetkan rampung 13 September atau sebelum gelaran PON XIX. "Diprediksi bisa saja mundur kemungkinan besar," katanya di Bandung, Rabu (7/9/2016).
Menurutnya pembahasan APBD-P juga menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) yang akan menjadi aturan penetapan anggaran perubahan.
PMK dinilai penting karena besaran dana bagi hasil akan mempengaruhi perhitungan pendapatan daerah."Di mana akan ada penundaan dana transfer yang sebelumnya dinyatakan sehingga belum dapat dipastikan anggaran perubahan yang akan ditetapkan," cetusnya.
Saat ini anggota dewan juga masih membahas pra-Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk APBD murni 2017.
Adapun setelah pembahasan tersebut rampung maka APBD-P akan dibahas."Saya melihat jadwal yang direncanakan paling cepat satu minggu itu pun kalau sampai sore. Jadwal sekarang saja masih pra-KUAPPAS," ujarnya.
Dia mengatakan anggota dewan akan terus membahas di samping rapat-rapat pembahasan lainnya. Diprediksi bersamaan selesainya gelaran PON maka penetapan akan segera diajukan ke pusat untuk disahkan. “Diprediksi bersamaan selesainya gelaran PON maka penetapan akan segera diajukan ke pusat untuk disahkan,” tuturnya.
Ineu mengakui sejatinya APBD-P harus segera ditetapkan. Mengingat rencana pembangunan 2016 harus segera direalisasikan dengan anggaran-anggaran yang sudah dipersiapkan.
Pihaknya mencatat dalam perubahan sendiri tidak terlalu banyak proyek besar yang menunggu anggaran. "Sedikit proyek infrastruktur. Paling juga yang mendesak di beberapa daerah misalnya penahan air banjir kirmir,” katanya.
Untuk pembahasan APBD 2017 yang juga sedang dibahas, anggota dewan menunggu ditetapkan Perda perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru diajukan. Pasalnya perubahan OPD tentunya berdampak pada program yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2017.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sendiri masih berharap penetapan APBD Perubahan tidak molor terlalu jauh. Dia mengakui belum adanya PMK mengenai rencana pemotongan dana bagi hasil membuat pembahasan belum beranjak. “Potongan pusat belum jelas, DPRD masih menunggu berapa potongan dari pusat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
