Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan langkah serius dan sistematis yang dilakukan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan karena desakan pihak asing.
“Pemerintah tetap menghormati keluhan yang disampaikan negara tetangga, tapi kami tidak bekerja menangani karhutla karena desakan negara lain. Tidak ada desakan-desakan,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Bisnis.com, Senin (29/8/2016).
Sebagaimana diketahui, akhir pekan lalu karhutla di Riau menyebabkan negeri jiran Singapura dan Malaysia mulai menerima kiriman asap. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kedua negara bereaksi keras atas penanganan karhutla di Indonesia.
Siti mengklaim langkah penanganan karhutla tahun ini membuahkan hasil yang dilihat dari menurunnya jumlah titik api dan luas sebaran asap. Untuk itu, dia meminta agar negara lain menghormati langkah yang diambil pemerintah Indonesia.
“Semua pihak luar hendaknya menahan diri berkomentar yang tidak perlu,” kata mantan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini.
Jumlah titik api 2016 dibanding tahun 2015 (periode 1 Januari-28 Agustus) berdasarkan pantauan satelit NOAA18/19 turun 74,64% dari 8.247 titik pada tahun lalu, menjadi 2.356 titik pada tahun ini.
Penurunan terbesar terjadi di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah. Di Riau, pada periode yang sama 2015 terdapat 1.292 titik api, sementara tahun ini turun jadi 317 titik. Sedangkan di Kalteng, dari 1.137 titik api menjadi 56 titik api.
Sementara berdasarkan satelit TERRA/AQUA (NASA), dalam periode yang sama, jumlah titik api pada 2016 berkurang 74,7% dibandingkan dengan 2015. Tahun sebelumnya tercatat 11.690 titik api, tahun ini menjadi 2.937 titik api.
Siti Nurbaya mengatakan penurunan titik api hingga 70%-90% pada tahun ini tidak terlepas dari upaya tim terpadu di lapangan. Menurutnya, mereka bekerja tanpa libur, bahkan bermalam di lokasi untuk menjaga titik api tidak meluas. Lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat dipadamkan via jalur udara.
Guna memaksimalkan upaya pengendalian karhutla, beberapa pemerintah provinsi juga sudah menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap akibat Karhutla. Mereka adalah Pemprov Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Kalimantan Selatan.
Patroli terpadu dilakukan untuk menyinergikan para pihak dalam pencegahan karhutla sampai tahap tapak atau masyarakat juga terus digencarkan. Patroli terpadu melibatkan unsur Manggala Agni, Polisi Hutan, TNI, Polri, pers, lembaga swadaya masyarakat, dan aparat desa.
Pelaksanaan patroli berbasis komando bertingkat dengan operasional posko desa, posko daerah operasi, posko tingkat provinsi (Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional) dan posko nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Target kerja kami jelas: jangan sampai rakyat kembali merasakan derita asap seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Siti Nurbaya.
