BISNIS PROPERTI: Semester I/2016 Ruang Kosong Perkantoran di DKI Tinggi

Bisnis.com, JAKARTA - Survei PT Savills Consultant Indonesia terhadap perkembangan properti semester I 2016 menunjukkan ruang kosong sektor perkantoran di Jakarta masih tinggi sebagai akibat perlambatan ekonomi global.

"Tidak seimbangnya antara pasokan dengan permintaan membuat ruang kosong sektor perkantoran terutama di CBD masih berlanjut sampai 2020," kata Kepala Departemen Riset dan Konsultasi PT Savills Consultant Indonesia Anton Sitorus di Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Dia memperkirakan ruang kosong di sektor perkantoran rata-rata berkisar 20 persen seiring dengan terus bertambahnya pasokan ruang kantor baru, baik di CBD (central business district) maupun di luar CBD seperti koridor Simatupang.

Menurut Anton, banyak pembangunan sektor perkantoran yang masih berjalan akan membuat bertambahnya jumlah pasokan untuk tahun-tahun mendatang saat proyek tersebut rampung, sedangkan penyerapan masih rendah.

Kondisi demikian, jelas Anton, membuat pengelola perkantoran terutama grade A harus mengoreksi harga sewa sebagai upaya menarik tenant baru serta mempertahankan tenant yang sudah ada agar jangan sampai pindah.

Anton mengatakan penyerapan sektor perkantoran di CBD pada semester I sekitar 29.000 meter persegi atau 30 persen penyerapan 2015, sedangkan di luar CBD 84.000 meter persegi atau 65 persen dari penyerapan 2015. Kondisi ini mempengaruhi tingkat hunian menjadi 84 persen di CBD dan 77 persen di luar CBD.

Tingginya ruang kosong perkantoran juga dipengaruhi banyaknya pembangunan CBD baru di luar Jakarta. Sehingga membuat sejumlah tenant pindah ke lokasi-lokasi di luar Jakarta, terutama perusahaan-perusahaan minyak, pertambangan, dan industri. Sedangkan untuk perusahaan keuangan seperti perbankan dan asuransi tetap memilih lokasi di CBD.

Kondisi demikian berbeda dengan sektor ritel tingkat penyerapannya justru mencapai 42.000 meter persegi atau sekitar 92 persen. Kondisi masih akan berlanjut sampai dengan 2019 karena kecilnya pasokan ruang ritel selama periode tersebut.

Kondisi demikian membuat sejumlah pengelola ritel (mall dan pusat belanja) menaikan sewa meskipun tidak terlalu tinggi karena adanya tekanan dari kalangan asosisiasi pedagang. Hal ini tejadi karena daya beli masyarakat yang masih sangat rendah, jelas Anton.