Bisnis.com, JAKARTA – Penenggelaman kapal pencuri ikan di Natuna, Kepulauan Riau, diyakini telah memberi efek penggentar bagi negara asing, tetapi nelayan masih menunggu solusi pemerintah untuk mendongkrak kesejahteraan.
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kepulauan Riau Indra Jaya mengungkapkan intensitas masuknya kapal-kapal pencuri ikan terus berkurang sejak pemerintah menyatakan fokus menggarap Natuna. Namun, nelayan setempat skeptis dengan aksi-aksi penenggelaman kapal jika tidak berkorelasi langsung dengan perbaikan taraf hidup mereka.
“Paling-paling dengan penenggelaman itu laut aman. Tapi apa gunanya kalau tidak bisa dimanfaatkan?” katanya kepada Bisnis.com, Rabu (17/8/2016).
Komitmen pemerintah membangun Natuna dibuktikan dengan kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 di pulau terluar Indonesia tersebut. Di sana, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) akan menenggelamkan kapal pencuri ikan selain di tujuh lokasi lain di Tanah Air.
Indra Jaya mengatakan nelayan di daerahnya masih menunggu langkah konkrit pemerintah untuk memajukan perikanan Natuna dan Kepri. Sayangnya, di tengah euforia pemberantasan pencurian ikan, pemerintah justru memberi kesempatan bagi nelayan asal Pantai Utara Jawa alih-alih mengutamakan para pelaku perikanan setempat.
Sementara itu, Susi mengatakan pembangunan Natuna dan pulau-pulau terluar Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan negara. Khusus Natuna, pembangunan tidak hanya dilakukan di sektor perikanan tetapi pariwisata, migas, dan pertahanan.
Dia menegaskan pembangunan di setiap pulau terluar akan mengandalkan nelayan lokal. Pemerintah tidak telah menutup sektor perikanan tangkap untuk digarap oleh investor asing.
“Larangan penangkapan ikan juga berlaku bagi nelayan asing yang memiliki usaha patungan dengan nelayan lokal. Upaya mendorong sektor perikanan dalam negeri mesti dilakukan dengan menerapkan aturan secara ketat dan disiplin,” ujarnya dalam sambutan tertulis Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71.
Menurut Susi, langkah tersebut merupakan esensi dari kemerdekaan agar negeri ini bebas mengelola wilayah dan sumber daya secara penuh tanpa campur tangan pihak luar.
Dia mengklaim langkah-langkah perbaikan terkonfirmasi dengan data-data statistik. Pada kuartal II/2016, produksi perikanan nasional mencapai 5,99 juta ton. Rinciannya, produksi perikanan tangkap 1,68 juta ton sementara produksi perikanan budi daya sebanyak 4,32 juta ton.
“Peningkatan produksi perikanan secara nasional inilah yang memicu pertumbuhan ekonomi perikanan kuartal II/2016 sebesar 6,06% alias di atas laju pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,18%,” kata Susi.
