Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahun 2017 dapat dikelola untuk menyejahterakan masyarakat pesisir di berbagai daerah.
"APBN 2017 mesti diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan dihambur-hamburkan," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Menurut Abdul Halim, bentuk penghamburan antara lain dapat dilakukan seperti kebijakan pembangunan sektor kelautan yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2017 menyatakan, arah belanja negara untuk APBN 2017 dilakukan dengan sejumlah kebijakan strategis.
Presiden Jokowi memaparkan sejumlah kebijakan strategis itu antara lain pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat.
Pemerintah, ujar Presiden, juga akan memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
Presiden juga mengemukakanbahwa berbagai bentuk kegiatan prioritas itu juga dilakukan terutama untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan memberikan stimulus kegiatan perekonomian.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menganggarkan sebesar Rp175 miliar untuk tahun 2016 ini dalam rangka program asuransi bagi nelayan yang tersebar di berbagai daerah.
"Kami menyiapkan 175 miliar untuk satu tahun. Targetnya untuk satu juta orang nelayan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/8).
Menteri Susi mengutarakan harapannya agar seluruh nelayan ke depannya dapat terdaftar di program asuransi nelayan tersebut.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada saat ini di berbagai daerah di Tanah Air terdapat jumlah nelayan sekitar 2,7 juta orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
