Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dinamika ekonomi global dan nasional yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menyadarkan perlunya membangun fundamental ekonomi yang kokoh, produktif, dan berdaya saing tinggi agar mampu menghadapi gejolak eksternal. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan mendasar strategi pembangunan baik melalui kebijakan fiskal, moneter, maupun sektor riil.
"Kita harus mengubah paradigma pembangunan dari yang beKondisi Ekonomi Global dan Domestik Jadi Pertimbangan RAPBN 2017rsifat konsumtif ke produktif," katanya melalui pernyataan resmi, Selasa (16/8/2016).
Dia menjelaskan penanganan isu-isu strategis akan ditempuh melalui program kerja tahunan yang tertuang dalam RencanaKerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Fokusnya untuk memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah. Upaya ini dijalankan melalui kebijakan perpajakan yang mengoptimalkan potensi pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan iklim usaha.
RAPBN tahun 2017 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mengacu pada tema pemantapan pengelolaan fiskal untuk peningkatan daya saing dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sejalan dengan itu maka strategi yang ditempuh adalah memberikan stimulus atau insentif fiskal, seperti pajak dan perbaikan kualitas belanja, menjaga daya tahan fiskal dengan melakukan peningkatan fleksibilitas belanja dan pengendalian perkembangan fiskal, serta menjaga keberlanjutan fiskal dengan menjaga defisit di tingkat yang aman, yakni di bawah 3 persen, serta mengendalikan utang dan keseimbangan primer.
“Dinamika perekonomian global maupun domestik serta prospek perekonomian nasional ke depan, menjadi pertimbangan utama dalam menentukan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2017 yang memberi fondasi bagi penyusunan arah program dan kebijakan di tahun 2017 mendatang,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan melakukan perbaikan penerimaan pajak tanpa membuat kegiatan ekonomi menjadi tertekan. Jika dibandingkan dengan negara emerging market lainnya, rasio pajak Indonesia terhitung masih kecil.
Menurut dia, kebijakan perpajakan tetap diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pajak. Namun tetap dijaga untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong iklim investasi dan dunia usaha.
Sedangkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan investasi diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tahun depan. Motor penggerak pertumbuhan lainnya masih ditopang oleh pengeluaran pemerintah baik belanja barang danmodal.
"Satu yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu investasi baik dari dalam dan luar negeri. Selain itu, investasiswasta dan pemerintah juga harus terus didorong", tambah Bambang.
Pertumbuhan ekonomi 2017 ditargetkan mencapai 5,3 persen, sedangkan laju inflasi diperkirakan berada pada level 4,0 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan pada level Rp13.300 per dollar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan diasumsikan berada pada tingkat 5,3 persen. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada 2017 diperkirakan sebesar 45 dollar Amerika Serikat per barel, sedangkan lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai1,930 juta barel setara minyak perhari, yang terdiri dari lifting minyak bumi sebesar 780 ribu barel perhari dan gas bumi sekitar1,150 juta barel setara minyak per hari.
