Bisnis.com, PEKANBARU - PT Hutama Karya (Persero) akan menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menalangi biaya pembangunan Tol Trans Sumatra Pekanbaru-Dumai.
Presiden Direktur SMI Emma Sri Martini mengatakan pihaknya siap kapan saja menalangi dana pembangunan tol tersebut. Meski memerlukan legalitas, pembangunan tersebut tidak lagi memiliki kendala.
"Kami siap kapan saja (memberikan dana). Namun, kami memerlukan legalitas yang jelas," katanya saat di Pekanbaru, Jumat (12/8/2016).
Sri Martini mengatakan legalitas bukan suatu masalah. Perusahaan itu memiliki mandat dari Kementerian Keuangan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
PT Hutama Karya menggandeng perusahaan tersebut karena biaya Rp14 triliun dikhawatirkan tidak akan mencukupi. Biaya dikhawatirkan akan dihabiskan untuk biaya ganti rugi lahan.
Direktur Utama PT Hutama Karya IGN Putra mengatakan beberapa aspek pengusahaan jalan tol mulai dsri legal sudah dituntaskan. Saat ini pengadaan tanah dan finansial yang masih jadi kendala.
“Kami ingin bagaimana Pekanbaru-Dumai satu seksi itu benar-benar bisa tuntas. Kalau pembebasan tanah selesai bisa ditalangi pembiayaannya bersama BUMN lain (PT SMI),” paparnya saat di Pekanbaru.
Pembangunan tol tersebut diperpanjang dari rencana semula 129 km menjadi 131 km. IGN Putra mengatakan jangka waktu pembangunan hanya memerlukan dua tahun, jika ganti rugi dapat diselesaikan dengan cepat.
Berdasarkan data PT Hutama Karya, saat ini progres tanah yang tersedia secara keseluruhan untuk ruas tersebut mencapai 21,63% atau 28,12 km dari total 130 km.
Perinciannya, pada Seksi I Pekanbaru—Minas sepanjang 9 km, lahan yang sudah terbebas mencapai 25,42 hektare atau setara dengan 2,90 km, dari total kebutuhan lahan 86,67 hektare.
Sementara itu, pada Seksi II Minas—Petapahan sepanjang 24 km, lahan yang telah dibebaskan mencapai 81,79 hektare atau setara 7,7 km dari total lahan 269,43 hektare.
Dari jumlah tersebut, saat ini terdapat tujuh bidang lahan seluas 2,87 yang dana pembebasan tanahnya telah dititipkan ke pengadilan. Adapun pada Seksi III Petapahan—Kandis sepanjang 17 km, dari 144,22 ha total yang dibutuhkan, sebanyak 121,85 hektare atau setara 15,70 km sudah terbebas.
Pada Seksi IV Kandis—Duri Selatan sepanjang 26 kilometer belum ada pembebasan lahan yang terealisasi. Saat ini tim pengadaan lahan sedang melakukan inventarisasi 215 bidang tanah seluas 209,30 ha untuk dibebaskan.
Begitu juga pada Seksi V Duri Selatan—Duri Utara sepanjang 28 km belum terdapat tanah yang terbebas. Tim pengadaan lahan masih melakukan inventarisasi terhadap 93 bidang tanah seluas 266,30 ha.
Terakhir pada Seksi VI Duri Utara—Dumai sepanjang 25 km, pembebasan lahan baru mencapai 1,85 km atau sekitar 10,53 hektare dari total kebutuhan 123,54 hektare lahan yang dibutuhkan.
Pembangunan proyek Tol Trans Sumatra Pekanbaru-Dumai mulai digesa meski Presiden Joko Widodo belum menjadwalkan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek tersebut.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengakui pihak kontraktor dan pemerintah pusat tidak perlu menunggu jadwal groundbreaking Presiden Joko Widodo.
"Tahun ini, pembangunan tol mulai digesa. Benar, tidak perlu menunggu groundbreaking. Karena Presiden belum menentukan jadwalnya," katanya.
