Bisnis.com, BANDUNG - Kalangan nelayan di Jawa Barat mendorong pemerintah pusat untuk memperbanyak investor lokal dalam menggarap potensi laut di dalam negeri, pasca-ditetapkannya Perpres No.44/2016 mengenai daftar negatif investasi (DNI).
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jabar Nandang Permana mengatakan adanya komitmen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melarang 100% investasi asing masuk ke sektor perikanan tangkap merupakan langkah yang maju.
"Salah satu implementasi kebijakan tegas itu diterapkan di Natuna, yang mana investasi asing tidak boleh masuk ke sana. Ini untuk mempertahankan kekayaan perikanan tangkap di Indonesia," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (11/8/2016).
Saat ini, investasi lokal berpeluang besar untuk menggarap sektor perikanan tangkap di dalam negeri, sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang menginginkan Indonesia jadi poros maritim dunia.
"Berikan kesempatan kepada pengusaha pribumi untuk menggarap perikanan tangkap dengan bersaing secara sehat, karena jika oleh asing bakal tidak sehat," katanya.
Dia mengungkapkan, untuk memperbanyak investasi lokal memang masih terhambat dengan minimnya modal yang dimiliki pengusaha di dalam negeri.
Oleh karena itu, pemerintah bisa memfasilitasi para investor lokal untuk menggarap sektor perikanan tangkap misalnya dengan sistem joint venture atau keterlibatan koperasi.
"Pemerintah hanya diminta menerbitkan regulasi agar sistem joint venture atau koperasi bisa diterapkan, Intinya ada payung hukum yang jelas," tuturnya.
HNSI menyarankan investasi asing hanya diperbolehkan untuk kerja sama pasar ekspor, sehingga investasi lokal fokus untuk menggarap sektor perikanan tangkap.
"Nanti kerja sama dengan luar itu hanya dalam bentuk pemasaran agar lingkupnya lebih luas dan hasilnya optimal," tegasnya.
Di samping itu, HNSI meminta jaminan kepada KKP terkait rencana eksploitasi perairan Natuna oleh nelayan di Pantura Jabar.
Pihaknya menilai langkah KKP agar nelayan Pantura bisa menggarap perairan Natuna sangat bagus karena kondisi laut di Pantura sudah tercemar limbah.
Kendati demikian, perlu ada jaminan mengenai rencana eksploitasi tersebut terutama berkaitan dengan keselamatan jiwa.
"Nelayan Pantura meminta jaminan kepada pemerintah untuk mengekplorasi ikan di Natuna dengan Laut China Selatan," ujarnya.
Apabila pemerintah sudah menjamin keselamatan nelayan, mereka bisa dengan optimal dalam menjalankan aktivitas.
Tak hanya itu, pemerintah pun perlu membekali alat penangkapan ikan yang berteknologi modern, karena perairan Natuna tidak mudah seperti di Pantura yang masih mengandalkan peralatan tradisional.
"Misalnya dibekali GPS berteknologi modern, yang mana nelayan dapat dengan mudah menangkap ikan," ujarnya.
Sementara itu, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar mendukung langkah pemerintah pusat yang melarang investasi asing masuk ke sektor perikanan tangkap.
Kepala Diskanlut Jabar Jafar Ismail mengatakan saat ini pihaknya terus menjalankan program dari pemerintah pusat tersebut dengan memperbanyak koperasi.
Hal tersebut dilakukan agar koperasi bisa masuk sebagai investor lokal untuk menggarap sektor perikanan tangkap.
"Tidak adanya investasi asing ke Indonesia jadi harus dioptimalkan. Selatan misalnya masih bagus untuk pengelolaan ikan oleh pengusaha," ujarnya.
Saat ini pihaknya mengarahkan beberapa koperasi untuk memperbanyak kapal di atas 20 GT agar bisa menggarap perairan yang lebih jauh lagi.
Pasalnya, perairan di Jabar saat ini masih bisa dioptimalkan lebih besar, yang mana kekayaan sumber daya alamnya masih berlimpah.
"Nanti kapal besar akan di arahkan ke perairan yang dalam agar bisa lebih mengeksploitasi perikanan tangkap," katanya.
