Bisnis.com, JAKARTA - Skema pembangunan Kilang Bontang akan diubah guna mempercepat masa pengerjaan proyek.
Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan, pihaknya mengetahui bila pemerintah ingin mempercepat progress pengerjaan Kilang Bontang.
Kendati demikian, dia menganggap Pertamina sebagai perpanjangan tangan pemerintah, pada skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) hanya bertindak sebagai penanggung jawab dan tidak terlibat secara langsung dalam proyek.
Sementara, pada skema penugasan langsung, Pertamina akan terlibat langsung dan kemungkinan besar menunjuk mitra seperti yang dilakukan pada Kilang Tuban.
Pasalnya, proyek Kilang Bontang kini terkendala administrasi yang memakan waktu cukup panjang. Penyiapan dokumen persiapan lelang diperkirakan baru selesai pada akhir tahun kendati telah ditunjuk konsultan finansialnya.
"Ini semua tergantung keputusan dari pemerintah. Kami tidak hanya tunggu itu namun seluruh data sudah siap, tinggal di-switch," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/8/2016).
Dia menganggap pengubahan skema tersebut tak akan sulit. Pasalnya, pihaknya tak perlu mengulang proses dari awal. Untuk tahap seleksinya, ujar Rachmad, pihaknya langsung memasuki tahap seleksi semifinal karena telah terdapat 30 hingga 36 partisipan.
Selain itu, pihaknya tak perlu membuat format kajian bankable feasibility study (BFS) yang baru, karena hanya tinggal memindahkan variabel tertentu dari proyek yang hampir sama yakni Kilang Tuban.
Bila pemerintah bisa memberikan surat penugasan dalam waktu dekat, dia memperkirakan pada September pihaknya mulai mencari partner dan pada Februari 2017 bisa ditetapkan mitra yang tepat untuk membangun kilang berkapasitas 300.000 barel itu.
Dengan demikian, diharapkan pada 2022 kilang bisa beroperasi
"Kalau September clear, akan kami seleksi [partnernya], Februari 2017 dapat partner dan akhir 2022 selesai," katanya.
