Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan melakukan penyesuaian pada beberapa kontrak pengadaan barang dan kegiatan sebagai bagian dari efisiensi yang berkaitan dengan pemangkasan APBNP 2016.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengungkapkan bahwa meski pemangkasan anggaran yang direncanakan oleh Kementerian Keuangan masih dalam tahap perancangan, pihaknya siap melakukan penyesuaian.
“Kami tentunya akan terkena imbas. Artinya bagaimanapun juga anggaran itu akan mengikuti program dan kegiatan yang sudah kita rancang akhirnya kita harus disesuaiakn,” ujarnya, Senin (8/8/2016).
Dia melanjutkan pada 2016 sebenarnya Kementerian Desa telah melakuka penyesuaian yang sering disebut refocusing anggaran. Tidak tanggung-tanggung, hasil refocusing berhasil mengalokasikan 90% anggaran kementerian hanya untuk program-program strategis.
“Refocusing tahun anggaran 2016 ini sangat mendasar. 90% alokasi anggaran dialokasikan untuk membiayai program strategis dan konkret, serta mendukung pencapaian kinerja kementerian, sedangkan biaya gaji dan dukungan birokrasi hanya 10% saja,” ujarnya.
Dalam memfokuskan memfokuskan anggaran tersebut,kementerian tersebut telah memangkas beberapa anggaran secara signifikan, di antaranya biaya perjalanan, biaya operasional, dan program-program yang belum menjadi prioritas pada 2016.
“Kita benar-benar mengevaluasi anggaran-anggaran yang benar-benar dibutuhkan dan yang tidak terlalu penting. Anggaran benar-benar kita fokuskan pada program-program besar saja, agar program berjalan secara maksimal dan tercapai,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Kementerian Desa juga menetapkan kebijakan Tri Matra Pembangunan Desa, di antaranya Jaring Komunitas Wiradesa, Lumbung Ekonomi Desa, dan Lingkar Budaya Desa. Menurutnya, Tri Matra Pembangunan Desa ini bertujuan, untuk menjadi acuan pelaksanaan program dan anggaran secara lebih terfokus dan efisien.
Anwar mengungkapkan untuk melakukan efisiensi APBNP 2016, pihaknya akan mengusulkan pemangkasan pada selisih harga kontrak. Biasanya, kata dia, akan ada selisih anggaran pada perencanaan dan realisasi kontrak.
“Selisih itulah yang akan kami ajukan sebagai bagian dari pemangkasan anggaran. Tapi sejauh ini saya belum mendapatkan angka pasti berapa jumlah selisih kontrak yang bisa kami ajukan sebagai bagian dari penghematan anggaran. Biasanya selisih itu kita siapkan untuk kegiatan baru tapi karena negara minta penghematan jadi usulkan pemangkasan,” tuturnya.
Pada 2016, Kementerian Desan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp8,01 triliun. Sementara tahun depan, anggaran yang diusulkan sebesar Rp14,8 triliun untuk memenuhi kebutuhan program prioritas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas Rp133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016. Kendati demikian, dia yakin stimulus ekonomi masih tetap terjaga di tengah guncangan ekonomi global yang belum pulih.
“Saya yakin bisa [tumbuh ekonomi] karena kita lihat ruang pemotongannya tidak memotong anggaran infrastruktur,” ujarnya.
Menurutnya, pemangkasan anggaran juga atas pertimbangan Presiden Joko Widodo. Ditegaskan, pemotongan anggaran dilakukan pada program-program yang tidak produktif. Misalnya, biaya perjalanan dinas dan dana operasional.
“Ini tidak memotong hal-hal yang memang sudah merupakan priortitas pemerintah seperti infrastruktur,” ujarnya.
