Bisnis.com, JAKARTA – Guna mempercepat realisasi Kawasan Ekonomi Khusus, pengusaha mengimbau pemerintah pusat memiliki rapor atau key performance indicators untuk menstimulus setiap pemerintah daerah.
Akbar Djohan, Ketua Satuan Kerja Sistem Logistik Nasional (Sislognas), menyatakan pemerintah perlu membuat key performance indicators (KPI) dan target deadline realisasi pada daerah yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Kalau perlu ada sanksi jika pembangunan KEK ini tidak ada progres sesuai deadline, bisa dipertimbangkan untuk dicabut,” ungkap Akbar kepada Bisnis, Rabu (3/8/2016).
Akbar mengaku masih sering mendengar keluhan dari pemerintah daerah pengoperasian KEK masih terkendala dengan suplai pendanaan dari APBN dan harmonisasi regulasi antara pusat dengan daerah.
Bisnis mencatat, tiga KEK yang siap beroperasi pada 2016 ini antara lain Tanjung Lesung di Banten, Sei Mangke di Sumatera Utara, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Sisanya, yang belum siap antara lain Palu di Sulawesi Tengah, Bitung di Sulawesi Utara, Morotai di Maluku Utara, Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK tepatnya di Kalimantan Timur.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban mengatakan pada tahun ini ada perluasan pematangan lahan untuk KEK.
Peta KEK awalnya hanya 500 hektar, hingga Presiden Joko Widodo mengatakan KEK di Bitung harus 2000 hektar. Oleh sebab itu, Pemkot segera menambah pembebasan lahan seluas 1500 hektar di Minahasa Utara.
Berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maka pengelolaan KEK Bitung nantinya akan menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
