Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha nasional bidang kargo udara menolak monopoli pengembangan cargo village dari pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara.
Sahat Sianipar, Wakil Ketua Umum bidang Angkutan Udara DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan harapannya agar Menteri Perhubungan yang baru, Budi Karya Sumadi bisa menciptakan iklim bisnis kargo udara yang tidak monoplistis.
“Kami lebih kea rah persaingan, karena kami menilai persaingan kami ini bukan ke sesame swasta tetapi ke BUMN,” ungkap Sahat kepada Bisnis, Jumat (31/7). Sahat menyatakan, Menteri Perhubungan Budi Karya bisa lebih sensitive menanggapi kekhawatiran para pelaku usaha sektor logistik kargo udara terkait monopoli BUMN.
Sahat yang juga adalah CEO MSA Cargo ini tak menampik bahwa wacana AP II membuat anak usaha Angkasa Pura Kargo membawa kecemasan akan menjadi pesaing berat pelaku usaha swasta. “Misalnya saja AP [Angkasa Pura] membuat anak perusahaan Angkasa Pura Kargo garap cargo village. Seharusnya mereka membuat anak perusahaan memperkuat udara swasta, bukan membuat anak usaha yang menjadi kompetisi kita,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik dan Rantai Pasokan, Rico Rustombi menyatakan Indonesia yang kini sudah memasuki ASEAN Transport Action Plan perlu melakukan integrasi fasilitas transportasi udara baik dari tingkat regional hingga internasional ketimbang membuka bisnis kargo.
Rico menegaskan pentingnya peningkatan layanan kargo di bandara agar bandara di Indonesia dapat menjadi pilihan hub untuk kargo udara seperti contohnya dengan cargo village dan aerotropolis. "AP I dan AP II diharapkan lebih menjadi penyedia infrastruktur yang handal di ASEAN,” ungkap Rico.
