Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dorong Harmonisasi Kebijakan, 3 Instansi Ini Janji Berkoordinasi Rutin

Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia akan mengadakan koordinasi rutin dwi mingguan untuk harmonisasi kebijakan.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Polhukam Wiranto (dari kiri) Menko Perekonomian Darmin Nasution Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersiap memberikan arahan tentang program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016)./Antara-Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Polhukam Wiranto (dari kiri) Menko Perekonomian Darmin Nasution Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersiap memberikan arahan tentang program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016)./Antara-Widodo S. Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA – Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia akan mengadakan koordinasi rutin dwi mingguan untuk harmonisasi kebijakan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dalam rapat koordinasi ini direncanakan akan membahas kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil secara komprehensif.

“Pokoknya yang dibicarakan moneter, fiskal, dan sektor riil. Mudah-mudahan kami bisa bertemu katakanlah dalam waktu dua mingguan,” katanya seusai rapat di kantor Kemenkeu, Jumat (29/7/2016).

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menyakini koordinasi tga poros itu memang perlu dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

“Berkoordinasi untuk meyakinkan harmonis[nya] kebijakan fiskal, moneter, riil sehingga akan bsia berdampak pada suatu program Indonesia yang berkesinambungan dan menciptakan confidence,” ujar Agus.

Dia mengaku pertemuan koordinasi memang sudah dilakukan sebelumnya, tapi mulai saat ini akan lebih teratur dan rutin. Namun demikian, pihaknya mengaku belum ada hal-hal yang bisa disampaikan ke publik karena belum sampai pada pembahasan program dan rencana aksi.

Seperti diketahui, mulai Rabu (27/7), otoritas fiskal dipimpin nahkoda baru yakni Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Sri mengatakan situasi ekonomi saat ini masih sangat tertekan baik dari lingkungan internasional maupun domestik. Oleh karena itu, seluruh kebijakan fiskal sangat penting menjadi tumpuan akselerasi ekonomi.

Instrumen fiskal harus digunakan untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan menciptakan kesempatan kerja. Tidak hanya itu, lanjut Sri, fiskal harus menjadi alat untuk mengembalikan kepercayaan publik, baik masyarakat umum maupun pelaku usaha.

Kepercayaan publik ini penting karena pemerintah berharap seluruh masyarakat bisa menjadi motor penggerak pembangunan yang efisien. Dalam waktu dekat, pihaknya berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian/ lembaga terkait fungsi fiskal ini.

“Adalah tidak mungkin untuk menjalankan fungsi ekonomi hanya mengandalkan APBN,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper