Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penyerapan Anggaran: Belum Ada Kepala Daerah Minta Pendampingan Kejaksaan Tinggi

Belum ada kepala daerah di Bali yang meminta pendampingan dan pengawalan pembangunan kepada Kejaksaan Tinggi untuk memperlancar penyerapan anggaran.
Feri Kristianto
Feri Kristianto - Bisnis.com 27 Juli 2016  |  18:43 WIB
Ilustrasi - Reuters
Ilustrasi - Reuters

Bisnis.com, DENPASAR - Belum ada kepala daerah di Bali yang meminta pendampingan dan pengawalan pembangunan kepada Kejaksaan Tinggi untuk memperlancar penyerapan anggaran.

‎Kejati Bali Abdul Muni meminta pihaknya tidak dijadikan kambing hitam apabila terjadi masalah.

"Saya menganggap karena tidak ada permintaan pendampingan pengawalan pembangunan semua pemangku sudah tahu dan pahami," tuturnya, Rabu (27/7/2016).

Dia mengharapkan ada permintaan pendampingan, karena tidak dipungut bayaran. Selain itu, sudah ada tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) yang dibentuk sesuai instruksi pusat.

‎Dia menegaskan tujuan dari TPAKD untuk mendampingi dan mengawal penyerapan anggaran. Pengawalan diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan lebih bagus tepat sasaran dan tepat guna serta berhasil.

Abdul juga menekankan bahwa dirinya sudah menginstruksikan seluruh kepala kejaksaan negeri di Bali untuk tidak mengambil langkah hukum tergesa-gesa.

"Kami tetap pantau. Kalau salah di mana ya diingatkan‎ sesuai arahan Presiden, jangan sampai anggota yang membebani justru memojokan‎, tujuannya juga itu," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

penyerapan anggaran kejaksaan tinggi
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top