Bisnis.com, JAKARTA –- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengimbau pemerintah Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mencegah praktik monopoli oleh badan usaha milik negara (BUMN) sektor transportasi dan logistik.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan saat ini 3.615 perusahaan anggota ALFI yang terdiri atas perusahaan nasional ataupun dengan penanaman modal asing (PMA) yang khawatir pada praktik monopoli BUMN.
“Kami mengharapkan BUMN tidak monopoli, mereka kami harapkan bergerak sebagai perusahaan infrastruktur, milsanya Pelindo dan APL [Angkasa Pura Logistik]. Kami ingin mendorong mereka masuk ke infrastruktur,” tutur Yukki dalam pembukaan seminar Praktik Monopoli BUMN Dampaknya Bagi Sektor Logistik di Hotel Sheraton – Soekarno Hatta, Senin (25/7/2016).
Jika BUMN memilih bergerak di sektor infrastruktur dan merintis usaha dibandingkan masuk ke jasa logistik, Yukki meyakini bahwa pelaku usaha dalam negeri tidak akan merasa terancam sebagai sesama penyedia jasa logistik.
“Harus didengarkan juga keinginan maskapai itu seperti apa, jangan sampai terjadi monopoli yang merugikan anggota saya. Karena saya tidak membayangkan kalau anak usaha BUMN mengalami kerugian, datasi oleh holding company, maka akan terjadi kenaikan biaya,” tegasnya.
Menurut Yukki potensi monopoli usaha inilah yang menyebabkan tingginya biaya logistik di Indonesia. Yukki menegaskan penyebab tingginya biaya logistik juga adanya kontribusi lain misalnya buruknya layanan CEISA.
