Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menyatakan akan kembali melanjutkan pembahasan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait integrasi pembayaran di Klaster dua yang belum tuntas pada H+10 lebaran
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan sistem pembayaran elektronik multibank klaster dua mencakup ruas tol Palimanan-- Kanci hingga Brebes Timur seharusnya bisa melibatkan Bank BCA. Akan tetapi katanya sistem tersebut baru bisa melayani tiga bank yakni BNI. BRI, dan Mandiri lantaran masih berfokus terhadap perencanaan arus mudik/balik
“BCA belum masuk di klaster dua, karena kemarin mau lebaran kami berpikir jangan sampai malah gagal semua sistemnya. Jadi 13 Juni kami stop dulu dilanjutkan setelah lebaran. Biar nanti fokus isunya untuk itu,” terangnya Senin (11/7/2016)
Direktur Operasional JSMR Christianto Prihambodo sebelumnya mengungkapkan integrasi pada klaster dua berbeda dengan klaster satu yang mencakup ruas tol Jakarta--Cikampek hingga Cikopo--Palimanan.
Klaster satu memang telah dipersiapkan pengembangan sistemnya terlebih dulu. Sehingga lanjutnya empat perbankan termasuk BCA telah bisa terintegrasi sistemnya pada klaster satu.
“Apalagi memang tidak mudah karena kami harus melakukan uji lapangan penggunaan kartu elektronik satu per satu dari total 169 gardu tol,” katanya
Selain itu Herry mengatakan juga akan terus berkoordinasi dengan lebih banyak pihak perbankan agar mau mengintegrasikan sistemnya terkait layanan pembayaran di gebang tol.
"Gol-nya, pembayaran itu nantinya adalah multi bank. Siapa pun bank bisa masuk berpartisipasi untuk pembayaran jalan tol. Itu rencana besar kita," ujarnya
Herry menegaskan integrasi perbankan ini mutlak dilakukan. Menurutnya apabila ada bank yang menolak membuka sistemnya terkait pembayaran jalan tol, seharusnya BUJT tak berkeberatan memtuskan kontrak kerja sama dengan bank yang bersangkutan.
"Kalau dia resisten seharusnya tinggal diputus saja kerja samanya. Kalau dia menuntut karena sudah melakukan investasi, kan tinggal dikembalikan saja berapa investasi yang sudah dikeluarkan. Yang penting pelayanan ke masyarakat tidak terganggu," tegasnya.
