Bisnis.com,JAKARTA-- Pengadaan lahan yang tersendat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memangkas anggaran proyek multiyears di sektor Sumber Daya Air. Proyek Normalisasi Ciliwung yang saat ini terhenti sementara akibat sengketa lahan menjadi salah satu proyek infrastruktur multiyears yang terkena pemangkasan hingga Rp 1 triliun.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi mengatakan Ditjen SDA melakukan pemangkasan anggaran senilai Rp1,9 triliun, dari total Rp 8,4 triliun yang dilakukan Kementerian PUPR.
“Normalisasi Ciliwung kan masih pembebasan lahan, masih kita hitung. Ternyata terserap hanya kecil, sisanya yang dilalokasikan tahun ini dipotong, dihemat. Nah itu Rp1 triliun sendiri dari seluruh multiyears yang ada,” ujarnya, Jumat (01/07)
Dia memerinci dari efisiensi sebesar Rp1,9 triliun di ditjen yang dipimpinnya, sebesar Rp936, 25 miliar dipotong dari proyek pengendali banjir, gunung berapi dan pantai, sementara Rp534, 60 miliar dari proyek irigasi, rawa, tambak, Rp 423, 22 miliar dari proyek waduk, embung dan situ serta sisanya Rp 27,50 miliar dari proyek pengelolaan SDA terpadu seperti pengaadaan alat, rehabilitasi gedung, dan honor kerja,
Meski demikian, dia meyakinkan hal tersebut tidak akan mengganggu proses konstruksi. Hal tersebut karena kebutuhan dana akan dialihkan pada anggaran tahun depan. Selain Normalisasi Ciliwung, proyek multiyears yang terdampak lainnya adalah Bendungan Kerto di Aceh dengan pemangkasan senilai Rp70 miliar.
“Tidak jadi masalah, kan uangnya tahun depan saya tambah lagi, karena sekarang saya tidak bisa kerja kalau tanahnya tidak ada,” ujarnya.
Seperti diketahui , semula alokasi anggaran Kementeriann PUPR pada 2016 ini mencapai Rp104,8 triliun. Namun, setelah mengalami efisiensi Rp8,4 triliun, dan ditambah dengan kebutuhan Asian serta tambahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), maka RAPBN-P Kementerian PUPR menjadi Rp97,07 triliun.
