Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jaga Ekosistem Pesisir, Pemerintah Siap Keluarkan kebijakan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan sejumlah pihak bersama menjaga pesisir untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem kelautan di kawasan perairan Indonesia
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti/Antara
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti/Antara

Bisnis.com, JAKARTA- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan sejumlah pihak bersama menjaga pesisir untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem kelautan di kawasan perairan Indonesia.

"Ekosistem di pesisir itu seharusnya dijaga. Karena ekosistem pesisir itu mempengaruhi laut," kata Menteri Susi seperti dikutip Antara, Senin (6/6/2016).

Untuk itu, ujar dia, kebijakan untuk pengelolaan pesisir dan pulau kecil yang bakal dikeluarkan pemerintah juga akan dibuat sama untuk di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan, pentingnya mengelola kawasan pesisir antara lain karena banyak mahkluk hidup yang tinggal di air memanfaatkan kawasan pesisir untuk berkembang biak.

"Ikan itu beranak, kawin dan membesarkan anak itu di pesisir. Jika pesisir tidak kita jaga, maka semua akan hilang," katanya.

Namun, dia juga mengutarakan kecemasannya karena masih menemukan adanya praktik keramba jaring apung dan masih adanya masyarakat di sejumlah daerah yang menangkap ikan dengan menggunakan portas dan bom.

Sebagaimana diwartakan, melimpahnya ikan di kawasan perairan Indonesia yang merupakan dampak dari kebijakan KKP tidak otomatis meningkatkan produksi perikanan nasional sehingga perlu solusi guna mengatasinya.

"Melimpahnya sumber daya ikan di sebagian wilayah pengeliolaan perikanan tidak secara otomatis meningkatkan produksi, apalagi berujung kepada (meningkatnya) tingkat kesejahteraan nelayan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (31/5).

Menurut dia, kebijakan serta pengalokasian anggaran yang tepat merupakan kunci untuk menyelesaikan kendala di tingkat impelentasi.

Hal tersebut, lanjutnya, hingga kini dinilai masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar yang harus dihadapi institusi KKP.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper